Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, 121 TKI Dideportasi Pemerintah Malaysia

Kompas.com - 23/01/2016, 02:10 WIB
Kontributor Nunukan, Sukoco

Penulis

NUNUKAN, KOMPAS.com - Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 121 buruh migran ilegal asal Indonesia, melalui Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka tiba di pelabuhan Tunontaka Nunukan pada Jumat (22/1/2016) pukul 19.00 wita dengan menumpang KM Purnama Ekspress.

Seluruh buruh migran ilegal tersebut dipulangkan setelah menjalani masa tahanan mereka di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Imigration Detenion Center Kimanis Papar Sabah, Malaysia.

Mereka ditahan karena sejumlah pelanggaran seperti 110 buruh migran yang melanggar administrasi keimigrasian, 4 buruh tersandung kasus narkoba, dan 7 buruh migran tersandung kasus kriminal.

Salah satu buruh migran illegal yakni Sahir (43), warga Bulukumba, mengaku telah 25 tahun bekerja di perkebunan sawit di Sandakan Malaysia. Dia mengaku ditangkap polisi Malaysia saat bekerja di kebun.

Polisi lalu menemukan sabu sehingga Sahir harus menjalani hukuman selama 2 tahun penjara.

“Saya bekerja di Sandakan di sawit. Saya ditangkap saat bekerja di kebun. Saya dihukum penjara 2 tahun karena sabu. Rencanan mau ke rumah saudara di Nunukan dulu,” ujar Sahir Jumat (22/1/2016).

Usai didata oleh Kepolisian Sektor Pengamana Pelabuhan KSKP Tunon Taka Nunukan, ratusan TKI tersebut pergi bersama para penjamin mereka. Padahal, dari data kepolisian KSKP Pelabuhan Tunon Taka, sebanyak 13 buruh migran meminta dipulangkan ke daerah asal mereka.

Sementara Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan belum memberlakukan program poros perbatasan untuk menangani keberadaan buruh migran illegal yang dideportasi pemerintah Malaysia.

Sebelumnya Ketua BP3TKI Nunukan Edy Sujarwo mengatakan program poros perbatasan akan dimulai pertengahan Januari 2016. Program itu akan memberikan kemudahan kepada para TKI ilegal untuk mendapat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com