Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Solusi Terbaik Golkar adalah Munas

Kompas.com - 22/01/2016, 19:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap, wacana penyelenggaraan Munas Partai Golkar dapat direalisasikan. 

Ia menilai, Munas merupakan jalan terbaik untuk menyatukan kembali dua kubu yang berkonflik di internal Golkar.

"Kita semua memiliki komitmen agar Munas ini bisa jalan. Menurut kami solusi terbaik yang bisa kita lakukan adalah melalui Munas," kata Akbar di Akbar Institute, Perdatam, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2016).

Akbar mengatakan, diperlukan jiwa besar dari kedua kubu untuk bersatu demi kepentingan partai.

Ia mengingatkan, Golkar perlu melakukan konsolidasi untuk menghadapi agenda politik selanjutnya. Salah satunya adalah Pilkada 2017 yang persiapannya dimulai pertengahan 2016 ini.

"Kalau seandainya kita masih terus bertikai, pasti akan mengganggu Pilkada bulan Februari. Kalau masih ada resonansinya juga berpengaruh pada 2017 dan puncaknya Pileg 2019," ujar Akbar.

"Rekan-rekan saya yang bertikai, mari kita utamakan kepentingan partai kita. Partai bagi kita adalah alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa," lanjut dia.

Akbar merupakan salah satu anggota Tim Transisi Partai Golkar yang dibentuk oleh Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau untuk menyelesaikan konflik melalui penyelenggaraan Munas.

Adapun Ketua Tim Transisi adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Presiden Ketiga RI, BJ Habibie sebagai Pelindung Tim Transisi 

Selain Akbar, anggota Tim Transisi lainnya adalah Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Theo L Sambuaga, dan Soemarsono.

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono juga ditunjuk sebagai anggota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com