Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Jarak Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Membesar

Kompas.com - 12/01/2016, 15:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Presiden Joko Widodo masih tertinggi dibandingkan tokoh lainnya. Hal itu berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 21,4 persen responden memilih Jokowi jika kembali pilpres dilakukan saat ini.

"Ternyata, belum ada alternatif atas kepemimpinan Jokowi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden masih tinggi," ujar Djayadi di Kantor SMRC, Selasa (12/1/2016).

Berdasarkan survei SMRC, nama Jokowi masih "ditempel" Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rivalnya dalam Pilpres 2014.

Responden yang memilih Prabowo sebagai presiden sebanyak 11,8 persen. Sementara itu, di tempat ketiga, ada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan elektabilitas 3,2 persen.

Selebihnya, ada sejumlah nama, seperti Harry Tanoesoedibjo, Aburizal Bakrie, Ridwan Kamil, dan beberapa nama lainnya.

Djayadi mengatakan, rupanya masyarakat belum bisa lepas dari pertarungan Pilpres 2014 saat Jokowi dan Prabowo "berduel".

"Tetapi, jarak pendukung Jokowi dan Prabowo ini membesar. Artinya, yang mendukung Presiden sekarang lebih banyak dibanding 2014," kata Djayadi.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa Jokowi masih berpeluang besar untuk menang pada Pilpres 2019.

"Sepanjang lawannya masih elite lama, Jokowi masih 'ongkang-ongkang kaki' di 2019," kata Burhanuddin.

Survei SMRC dilakukan pada Desember 2015. Responden sebanyak 1.220 orang dipilih secara random dari seluruh warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.

Sementara itu, margin of error dari survei ini sebesar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com