Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Kalau Hanya Bertepuk Sebelah Tangan, UU Tidak Bisa Dihasilkan

Kompas.com - 11/01/2016, 16:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mengakui, fungsi legislasi DPR selama 2015 kurang berjalan dengan baik.

Minimnya produk undang-undang yang dihasilkan di dalam pembahasan antara DPR dengan pemerintah, membuat lembaga legislatif itu mendapat sorotan tajam dari publik.

"Kami sadar bahwa tahun ini hanya tiga UU yang kami hasilkan dan 14 UU kumulatif terbuka," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senin (11/1/2016).

Politisi Partai Golkar itu mengaku, telah melakukan perbandingan atas kinerja anggota DPR saat ini dengan anggota DPR di era reformasi. Meski tak menyebut berapa jumlah UU yang dihasilkan, menurut dia produktifitas DPR periode 1997-1999 terbilang tinggi.

Ade mengatakan, salah satu kunci penting di dalam pembahasan UU yakni komunikasi antara legislatif dengan eksekutif. Di dalam UUD 1945 telah mengamanatkan jika pembahasan sebuah undang-undang harus dilakukan secara bersama-sama.

Untuk itu, ke depannya, dia ingin agar komunikasi antara DPR dengan pemerintah dapat lebih ditingkatkan.

"Jadi tidak bisa pembahasan UU itu hanya dilakukan dewan. Kalau hanya bertepuk sebelah tangan, tidak bisa menghasilkan UU," kata Ade yang baru dilantik sebagai Ketua DPR hari ini.

Menurut Ade, persoalan lain yang membuat DPR minim menghasilkan undang-undang lantaran terjadinya kegaduhan politik di sepanjang tahun 2015.

Hal itu membuat energi anggota dewan justru tersedot untuk mengurusi persoalan lain di luar urusan legislatif.

Untuk diketahui, sejumlah kegaduhan politik terjadi sepanjang tahun 2015 di antaranya terkait pertemuan dua pimpinan DPR dengan bakal calon presiden AS Donald Trump, kasus dugaan permintaan saham oleh Setya Novanto terhadap PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden, serta rencana pembangunan tujuh mega proyek DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com