Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya 2 Anggota PDI-P yang Hadiri Paripurna Pelantikan Ketua DPR

Kompas.com - 11/01/2016, 12:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya dua anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016) siang. Mereka, yakni Honning Sany dan Alex Indra Lukman.

Rapat paripurna itu mengagendakan pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI.

Pada hari ini, PDI-P masih menggelar rapat kerja nasional di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin jalannya sidang mengungkapkan, para anggota DPR dari PDI-P sudah izin karena mengikuti rakernas tersebut. (Baca: Kubu Agung Minta Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR Ditunda)

"Karena bertepatan dengan Rakernas, anggota DPR dari Fraksi PDI-P sudah mengajukan izin. Tapi di sini hadir dua perwakilan anggotanya," kata Fahri saat membuka sidang.

Meski tak dihadiri 107 anggota DPR, rapat paripurna tetap digelar karena telah mencapai kuorum. Total anggota DPR yang hadir adalah 297 dari 560 anggota.

"Total yang hadir jika dihitung dengan yang izin, 409 anggota," ucap Fahri.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya sudah mengungkapkan ketidakhadiran mayoritas anggotanya dalam paripurna hari ini. (Baca: Pimpinan DPR Akan Proses Pencalonan Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR)

Hasto meminta agar agenda pelantikan Ketua DPR ditunda karena bertabrakan dengan rakernas PDI-P.

Selain itu, kata dia, akan lebih baik jika Partai Golkar menyelesaikan masalah internalnya dulu.

"Agenda penting dan strategis seperti itu, seharusnya dapat dilakukan setelah ketentuan legalitas dan tatib DPR RI terpenuhi," ucap Hasto Jumat pekan lalu.

Namun, rapat Badan Musyawarah pagi ini memutuskan pelantikan Ketua DPR untuk menggantikan Novanto tetap dilakukan. (baca: Putuskan Lantik Ade Komarudin, Bamus Tak Bahas Surat Pencalonan Agus Gumiwang)

Rapat Bamus yang diikuti pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan Sekjen DPR itu memilih Ade Komarudin yang diajukan Aburizal Bakrie, ketimbang Agus Gumiwang yang diajukan Agung Laksono.

Agenda pelantikan Ade Komarudin rencananya akan digelar di akhir rapat Paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com