Namun dia menilai, pencabutan SK tersebut tidak lantas mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Muktamar Bandung 2011.
"Yang mengartikan kembali ke Bandung itu yang gagal paham," kata Dimyati saat dihubungi, Jumat (8/1/2015).
Menurut dia, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy telah membuat klaim sepihak. Dia meyakini, Menkumham hanya mencabut SK Muktamar Surabaya dan tidak mungkin membuat putusan yang mengembalikan PPP ke Muktamar Bandung.
(Baca: SK PPP Muktamar Surabaya Dicabut, Kepengurusan Kembali ke Muktamar Bandung)
Dia justru mengklaim, Menkumham akan segera mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Farid.
"Menkumham sedang mempelajari dan memproses usulan kami agar segera mengesahkan muktamar Jakarta sesuai amar putusan MA dan mempelajari kelengkapan administrasinya," ucap dia.
Romahurmuziy sebelumnya mengatakan, PPP kembali ke Muktamar Bandung pasca pencabutan SK kepengurusan Munas Surabaya.
(Baca: Gantikan SDA, Lukman Hakim Jabat Posisi Ketum Sementara PPP)
Menurut dia, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan mengisi jabatan Ketua Umum PPP untuk sementara waktu sampai Muktamar selanjutnya digelar.
Sebab, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi penyelenggaraan haji.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.