Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakernas PDI-P Bahas Perwujudan Mimpi Soekarno

Kompas.com - 04/01/2016, 16:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada tanggal 10-12 Januari 2016, di JCC Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Rakernas akan membahas perwujudan program pembangunan semesta berencana yang merupakan cita-cita Presiden pertama Soekarno.

"Akan ada pidato politik dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang akan merekontruksi sistem pembangunan nasional tehadap sinergi pembangunan nasional semesta berencana," kata Basarah dalam jumpa pers jelang Rakernas, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/1/2015).

Menurut Asvi Warman Adam, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang hadir dalam kesempatan tersebut, program pembangunan semesta berencana diterapkan oleh Presiden Soekarno pada era 1960-1969.

Progran itu diadakan dalam rangka menghadapi situasi nasional dan tekanan internasional. Program ini membuat pembangunan antardaerah di Indonesia menjadi lebih terarah.

"Ini digunakan untuk menjawab situasi nasional yang dimana banyak pemberontakan dan tekanan internasional yang menginginkan Indonesia masuk dalam satu blok yang tengah berseteru. Buktinya, implementasi itu menghasilkan pembangunan yang baik," ujar dia.

Guru Besar Hukum Universitas Jember, Widodo Ekatjahjana menilai program nasional pembangunan semesta berencana suatu langkah yang baik di tengah tata negara yang tak punya haluan seperti sekarang ini.

"Sistem negara tidak jelas dan haluan negara tidak ada. Karena itu, jika ini diwujudkan pada Rakernas, maka ini karya besar," ujarnya.

Sebelumnya, Megawati pernah mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 untuk mengganti program otonomi daerah. |

(Baca: Megawati Usul Amandemen UUD 1945 untuk Ganti Program Otonomi Daerah)

Megawati menganggap program otonomi daerah tidak tepat sehingga lebih baik diganti dengan pola pembangunan semesta berencana yang dinilainya dapat menciptakan pembangunan yang terintegrasi antardaerah. 

"Jadi, visi misi calon kepala daerah bukanlah visi misi lima tahunan yang terpisah, namun program pembangungan semesta berencana," ucap Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com