Pembahasan RUU Pengampunan Pajak Masuk Prolegnas Prioritas 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh fraksi di DPR akhirnya sepakat memasukkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2015. Keputusan tersebut diambil di dalam forum lobi antar pimpinan fraksi yang dilakukan, Selasa (15/12/2015) siang.

Selain RUU Pengampunan Pajak, dalam forum tersebut juga disepakati pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diubah, dari sebelumnya inisiatif pemerintah menjadi inisiatif DPR.

Proses pengambilan persetujuan kedua RUU tersebut sebelumnya sempat menuai interupsi. Anggota Fraksi Gerindra, Gus Irawan, mengatakan bahwa usulan pembahasan RUU Pengampunan Pajak, yang asalnya dari pemerintah, itu sebaiknya diputuskan pada masa sidang mendatang. Hal itu karena Masa Sidang II DPR Tahun 2015/2016 akan berakhir pada Jumat (18/12/2015) pekan ini.

"Kami melihat timming-nya tidak pas dan pengajuan ini terburu-buru karena mempunyai implikasi jangka panjang. Belum tentu optimal kalau terburu-buru ini," kata Irawan di Kompleks Parlemen, Selasa.

Anggota Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menilai bahwa masuknya kedua RUU ini ke dalam Prolegnas Prioritas 2015 sebenarnya atas dasar kebutuhan pemerintah.

Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya segera menyiapkan draf pembahasan untuk dibahas bersama dengan DPR.

"Nanti isinya kita akan bahas,mapakah memang perubahan atau revisi ini sungguh-sungguh diniati untuk perkuat KPK atau tidak. Begitu juga tax amnesty, apakah niatnya sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendapatan negara? Ini masih tahapan awal," kata Benny.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat paripurna mengatakan, masukan yang disampaikan Fraksi Gerindra dan Demokrat akan menjadi catatan tak terpisahkan dalam pengambilan keputusan.

"Forum lobi sudah ambil kesepakatan maka mohon persetujuan, untuk tidak meninggakan satu kata pun dalam pengambilan keputusan, setuju?" tanya Taufik.

Anggota fraksi yang mengikuti rapat menyetujuinya.

Masuk prioritas 2016

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, RUU yang pembahasannya telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2015 harus masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2016 jika pembahasannya belum rampung.

Dari 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2015, baru dua UU yang telah rampung dibahas dan disahkan. Kedua UU yang disahkan merupakan revisi terbatas atas UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara terpisah, anggota Badan Legislasi dari Fraksi Golkar, Misbakhun, mengatakan bahwa hingga kini Badan Legislasi DPR belum membahas substansi dari RUU Pengampunan Pajak yang baru saja masuk ke dalam prioritas.

Pembahasan yang dilakukan di dalam Baleg hanya menyangkut masalah teknis mengenai masuk atau tidaknya RUU itu ke dalam prioritas.

Misbakhun menyerahkan kepada panitia kerja Prolegnas 2016 apakah nantinya RUU yang belum rampung dibahas ini akan masuk ke dalam prioritas 2016 atau tidak. "Nanti kan ada penerus-penerusnya, akan dibahas," kata dia.