Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Rakyat akan Menghukum Tikus-tikus yang Berebut Saham Freeport

Kompas.com - 13/12/2015, 18:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli masih enggan mengutarakan secara gamblang geng-geng yang ia maksud sedang berebut saham PT Freeport Indonesia.

Rizal merasa yakin bahwa masyarakat bisa melihat sendiri siapa oknum-oknum tersebut.


“Rakyat sudah tahu lah, siapa tikus-tikus ini. Siapa geng-geng yang brengsek ini. Rakyat akan menghukumnya secara sosial,” ucap Rizal yang ditemui usai mengisi acara Kompasianival Indonesia Juara 2015, di Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Sementara itu ditanya perihal harapannya tentang sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Rizal tidak terlalu ambil pusing. (Baca: Rizal Ramli Nilai Isi Rekaman bagai Sinetron Pertentangan Antar-geng)

Menurut Rizal, pengaduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke MKD hanyalah sandiwara.

“Buat saya enggak penting (sikap MKD). Ini hanya sandiwara, perkelahian angar geng, rebutan saham,” kata dia lagi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Abrudahman Wahid itu pun menegaskan yang paling penting dari sengkarut perpanjangan operasi PTFI ini adalah manfaat lebih yang diperoleh bangsa Indonesia.

“Buat saya yang penting rakyat Indonesia dapat apa. Bukan elit Indonesia dapat apa, pejabat dapat apa. Buat Rizal Ramli yang penting rakyat dapat apa,” kata dia. (Baca: Empat Tuntutan Tokoh Lintas Agama atas Kasus Setya Novanto)

“Secara khusus kita ingin Freeport membayar royalti 6-7 persen, karena selama ini hanya membayar royalti 1 persen, sangat murah. Kita ingin lebih tinggi sebagai kompensasi dari murahnya pembayaran royalti di masa lalu, dan sesuai dengan perbandingan internasional,” ucap Rizal.

Tak hanya itu saja, Rizal menyampaikan pemerintah Indonesia ingin Freeport memproses limbahnya, dan untuk tidak membuat limbah sembarangan yang merusak kehidupan dan lingkungan.

“Ketiga, kita ingin Freeport membangun smelter supaya diproses. Supaya kita tahu seberapa sebetulnya emas yang dihasilkan, berapa perak yang dihasilkan, dan berapa material mahal lainnya yang ada,” imbuh mantan Menko Bidang Perekonomian era Abdurahman Wahid itu.

Rizal juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin Freeport melakukan divestasi saham kepada pemerintah Indonesia. Terakhir, Freeport diminta memperhatikan kesejahteraan rakyat di sekitarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com