Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Tak Menyesal Bertemu Donald Trump

Kompas.com - 10/12/2015, 13:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut mengecam pernyataan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin melarang umat Muslim masuk ke AS. Fadli yang pernah bertemu dan selfie dengan Trump ini menganggap pernyataan tersebut konyol.

"Menurut saya, pernyataan Donald Trump itu pernyataan yang konyol. Itu melanggar HAM," kata Fadli saat dihubungi, Kamis (10/12/2015).

Fahri mengatakan, AS adalah salah satu negara demokrasi yang menjunjung tinggi keberagaman. (Baca: Bertemu Donald Trump, Fadli Zon Sempat Minta Tanda Tangan dan "Selfie")

Warga Muslim di AS, lanjut Fadli, jumlahnya cukup banyak dan bahkan juga memberikan kontribusi bagi Negeri Paman Sam itu.

"Kalau dia menyatakan hal yang diskriminatif seperti itu, itu sangat bertentangan," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Kendati demikian, Fadli mengaku tidak menyesali pertemuannya dengan Trump pada September 2015 lalu. (Baca: Fadli Zon Serahkan Topi dari Donald Trump dan Minta KPK Jangan "Lebay")

Menurut dia, pertemuan Trump dengan rombongan delegasi DPR yang sempat diusut oleh Mahkamah Kehormatan Dewan itu murni untuk membahas investasi dan tak ada hubungannya dengan sikap diskriminatif Trump ke umat Muslim.

"Enggak (menyesal)-lah, kan enggak ada urusan. Kalau dia berinvestasi di Indonesia, ya bagus-bagus saja," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

MKD sebelumnya menjatuhkan sanksi teguran terhadap Ketua DPR Setya Novanto dan Fadli Zon. Mereka dianggap melakukan pelanggaran kode etik ringan saat bertemu Trump di New York. (Baca: MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan)

Setya dan Fadli dinilai kurang hati-hati menjalankan tugas di luar negeri dengan kesalahan ada pada jawaban Setya saat Trump menanyakan apakah penduduk Indonesia menyukai dirinya.

Dalam pidatonya di atas kapal USS Yorktown pada Senin (7/12/2015) waktu AS, Trump menyatakan, penghentian masuknya Muslim ke AS harus diterapkan "sampai para wakil rakyat kita bisa memecahkan apa yang sebenarnya tengah terjadi".

Pidato ini juga dipengaruhi penembakan massal di California, AS, yang menewaskan belasan orang.

"Kita tak punya pilihan," kata Trump sembari menambahkan bahwa para pelaku radikal ingin membunuh orang-orang Amerika. (Baca: Ini Bisnis Donald Trump di Negara-negara Muslim)

"Keadaannya semakin buruk saja. Kita akan mengalami lebih banyak (peristiwa) World Trade Center," kata dia merujuk serangan 11 September 2001.

Pernyataan kontroversial ini sudah mendapat kritikan dari banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. (Baca: Donald Trump Tak Peduli dengan Kecaman terhadap Dirinya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com