Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Pilkada di Indonesia Masih Pakai "Paku"?

Kompas.com - 10/12/2015, 07:52 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pertanyaan seputar pelaksanaan pilkada di Indonesia dilontarkan oleh para anggota delegasi asing kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Mereka sejak beberapa hari terakhir memang diajak oleh KPU untuk menyaksikan proses pilkada serentak dalam program Election Visit Program.

Mereka juga diajak ke Tangerang Selatan untuk melihat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di beberapa TPS.

Rupanya, cara memilih dengan mencoblos di Indonesia mengundang pertanyaan salah seorang delegasi dari Korea, Won Jung.

"Saya lihat di TPS kalian menggunakan paku untuk memilih calon. Kenapa masih memakai paku?" ujar Won Jung saat penutupan Election Visit Program di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015) malam.

Dia bercerita masyarakat Korea pasti akan tersinggung jika melihat ada paku di kotak suara. Bagi mereka, itu sangat menyakitkan hati.

Sehingga, dia pun mengaku kaget melihat paku malah digunakan dalam pemilu di Indonesia. "Tapi di sini sungguh mengagetkan, paku itu ada dan dipakai," ujar dia.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pun menjawab pertanyaan itu. Pada pemilu tahun 2004, sebenarnya Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem coblos. Cara memilih sudah diganti dengan cara memcontreng.

Namun, kata Hadar, pada saat itu tingkat suara tidak sah justru tinggi. Karena ada beberapa pemilih yang mencontreng tidak sesuai aturan dan membuat suara tidak sah.

Hadar mengatakan, hal itu membuat suara yang seharusnya masuk sebagai dukungan bagi para kandidat jadi terbuang sia-sia.

"Makanya kami kembali ke cara awal dengan menggunakan paku. Terbukti efektif mengurangi jumlah suara yang tidak sah," ujar dia.

Hadar mengatakan di dunia ini hanya tinggal dua negara yang menggunakan paku saat pemilu, yaitu Kamboja dan Indonesia.

Meski kuno, Hadar mengatakan, menggunakan paku terhitung masih efektif untuk diterapkan di Indonesia.

Banyak kesan-kesan dari para delegasi asing yang ikut dalam program Election Visit Program tersebut.

Mereka juga mengapresiasi lokasi pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia yang bisa dilakukan di mana saja. TPS bisa dibangun di pinggir jalan, di sekolah, atau di lapangan.

Di penghujung acara, Hadar Nafis mengatakan pilkada serentak yang dilakukan tahun ini masih belum terlalu rumit.

Hadar mengatakan, tantangan bagi KPU akan semakin besar dalam pemilihan calon legislatif.

"Coba datang ke sini saat pileg, surat suaranya sebesar koran. Waktu penghitungannya kalau sekarang sampai pukul 15.00 WIB, pileg bisa hitung sampai pukul 03.00 WIB keesokan harinya," kata Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Nasional
KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

Nasional
PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
PPATK: Ada Dana Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

PPATK: Ada Dana Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

Nasional
Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Nasional
KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

Nasional
Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Nasional
Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Nasional
Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Nasional
Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Nasional
Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Nasional
Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Nasional
Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Pelaku Judi "Online" Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com