Waspadai Mobilisasi Massa yang Mengaku Orang Pedalaman

KPU melakukan sejumlah cara untuk mengantisipasi kecurangan Pilkada tersebut. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Program dan Data KPU Kabupaten Mojokerto, Afidatusholikah mengatakan, salah satu celah untuk melalukan kecurangan seperrti itu adalah dengan menggunakan surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa.

"Berdasarkan aturan dari KPU pusat, surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa itu bisa dipakai untuk mencoblos di TPS," ujar Afidatusholikah saat ditemui Kompas.com, Selasa (8/12/2015). (Baca: Rawan Gangguan Keamanan, Logistik Pilkada Mojokerto Baru Dikirim Besok Pagi)

Surat keterangan tempat tinggal, papar Afid, adalah surat yang diterbitkan kepala desa untuk memberikan kepastian bahwa seseorang benar-benar sudah tinggal lama dan menetap di wilayah Mojokerto namun karena satu dan lain hal, orang itu belum memiliki kartu identitas.

Kelompok ini biasanya warga suku pedalaman. Afid mengakui, celah ini dapat dimanfaatkan orang-orang tak bertanggungjawab.

Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Mojokerto telah mewanti-wanti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk berkoordinasi terlebih dulu dengan kepala desa demi mengetahui jumlah pasti warga yang diberikan surat keterangan tempat tinggal.

"Kami juga sudah minta kepala desa untuk jangan serta merta mengeluarkan surat ini jika tidak pasti bahwa dia benar-benar warga Mojokerto dan tidak memiliki identitas lain," ujar Afid.

KPU Mojokerto khawatir, saat pencoblosan, jumlah pemilih yang datang ke TPS bermodal surat keterangan tempat tinggal ini tiba-tiba membeludak.

Meskipun, diakui Afid, jumlah warga yang memilih dengan surat keterangan tempat tinggal ini tidak terlalu besar jumlahnya. (Baca: Bukan Ricuh yang Ditakutkan di Pilkada Mojokerto, melainkan Ini...)

Pilkada di Mojokerto ini dianggap salah satu yang rawan gangguan keamanan. Hal ini dikarenakan adanya salah satu dari tiga pasangan calon kepala daerah Kabupaten Mojokerto yang dicoret Komisi Pemilihan Umum karena tidak memenuhi syarat.

Pasangan tersebut, yakni Choirun Nisa-Arifudinsjah memiliki massa pendukung yang besar. Suami Choirun Nisa adalah pimpinan salah satu ormas Islam terbesar di Mojokerto.

Pasangan ini juga terdata mempunyai basis suara yang besar di dua kecamatan di Mojokerto. (Baca: Kapolri: Ada yang Bikin Rusuh di Pilkada Mojokerto, Kami Sikat...)

Pilkada di Mojokerto sendiri hanya diikuti dua pasangan calon, yakni Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Mereka memperebutkan 808.207 pemilih yang berada di 304 desa atau 1.717 TPS.