Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Golkar Saat Ini Sudah Jatuh Tertimpa Tangga"

Kompas.com - 20/11/2015, 16:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan, banyaknya persoalan yang menimpa Partai Golkar saat ini dapat membuat partai tersebut semakin terpuruk.

Menurut Siti, pembenahan internal diperlukan agar partai tersebut dapat diselamatkan.

"Golkar saat ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Kadernya dinilai publik melanggar kepatutan, apalagi kader tersebut yang menjabat sebagai Ketua DPR RI," ujar Siti dalam diskusi di Media Center Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2015).

Menurut Siti, jika konflik internal terus berkecamuk, hal itu sama saja membiarkan terjadinya pembusukan politik di internal partai. (Baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Akui Rekaman Itu Suara Saya)

Dalam kondisi ini, soliditas partai akan berkurang, dan semua pihak yang berada di dalam Golkar akan dirugikan.

Menurut Siti, beberapa perubahan sistem diperlukan di internal Golkar. Pertama, Golkar perlu membenahi sistem kontes dengan baik. (Baca: Stafsus Menteri ESDM Sambangi KPK, Ada Apa?)

Salah satu caranya dengan menghindari konflik kepentingan dilibatkan dalam pemilihan pemimpin. (Baca: Yorrys: Semua Parpol Marah, Kasus Setya Novanto Harus ke Jalur Hukum)

Kedua, Golkar perlu melakukan regenerasi kepemimpinan secara lebih baik. Menurut Siti, Golkar saat ini belum mampu melakukan perubahan dari golongan ke partai. Akibatnya, rekrutmen kader dan regenerasi kepemimpinan tidak berjalan lancar.

"Mau tidak mau Golkar harus berbenah, tidak ada kata terlambat. Bahwa siapa pun yang cinta Golkar, fokusnya adalah institusi, tidak orang per orang lagi," kata Siti. (Baca: "Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'")

Sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar belum juga terselesaikan hingga saat ini. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, yang merupakan salah satu kader Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com