Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Praktisi Humas, Jokowi Bicara Pentingnya SE "Hate Speech"

Kompas.com - 18/11/2015, 15:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku paham dengan perkembangan teknologi informasi, seperti media sosial.

Tetapi, ia menilai masih banyak pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebar berita provokasi, dan sejenisnya.

"Karena kita bisa melihat sendiri betapa mudah berita, informasi beredar di jejaring sosial. Banyak yang benar, tapi banyak juga yang tidak benar. Banyak sekali," kata Jokowi, dalam acara pembukaan Konvensi Nasional Humas, di Istana Negara, Rabu (18/11/2015).

Karena itu, lanjut dia, belum lama ini terbit Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech. (Baca: Dewan Pers Protes Media Massa Disebut Medium Penyebar "Hate Speech" ) 

Menurut Jokowi, SE Ujaran Kebencian itu akan meredam orang untuk menyebarkan informasi kebencian pada orang lain, atau informasi yang dapat memicu konflik.

"Sekarang ada ujaran kebencian. Agak ngeri, yang sering memberikan informasi yang mengungkapkan kebencian, menyebabkan konflik horizontal, mengiring orang untuk melakukan sesuatu. Nanti bapak/ibu perangnya dengan hal-hal seperti itu," ujarnya.

Presiden melanjutkan, praktisi humas harus siap menghadapi penyebaran informasi yang merugikan. (Baca: Pro Kontra Surat Edaran 'Hate Speech' dan Jawaban Kapolri... ) 

Selain itu, ia juga berpesan agar para praktisi humas mampu menyiapkan penangkal dari informasi-informasi keliru dan merugikan.

"Kita memang harus siap. Menyiapkan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan pasukan yang bisa meng-counter berita yang keliru atau tidak betul (berkaitan) sebuah perusahaan, kementerian atau negara," imbuh Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com