Puan: Jangan Sampai Kita Tidak Siap Hadapi Banjir dan Tanah Longsor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah ketika mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor nantinya.

Salah satunya dengan membuat prosedur standar (SOP) soal tanggap darurat.

"Saya minta dilakukan rapat koordinasi teknis dan kesiapan, lalu membuat SOP tanggap darurat," ujar Puan dalam rapat koordinasi dengan BMKG dan BNPB di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Puan mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami musim hujan pada Desember 2015 hingga Maret 2016.

Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi dan persiapan penanganan yang matang. SOP akan dimulai dengan langkah-langkah antisipasi, berupa pembersihan saluran-saluran air yang selama ini tersumbat oleh sampah.

Puan meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan perbaikan infrastruktur.

Selain antisipasi, SOP juga akan mengatur mengenai penanganan bencana bagi masyarakat. Penanganan korban akan dikoordinasikan khusus melalui BNPB.

Rencananya, BNPB akan mendirikan pos-pos tanggap darurat yang disiagakan selama 24 jam.

"Jangan sampai kita tidak siap sehingga merugikan masyarakat. Karena latar belakang setiap daerah berbeda, maka saya minta semua hal dirapatkan dengan kepala daerah," kata Puan.