Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Meja Kompas TV: Adu Kuat di Pansus Pelindo II

Kompas.com - 10/11/2015, 20:00 WIB

Pansus PT Pelindo II yang dibentuk awal Oktober lalu disinyalir sejumlah kalangan sarat dengan kepentingan politik.

Tujuan Pansus yang semula dibentuk untuk membenahi perusahaan milik BUMN, dinilai sudah bergeser untuk menjatuhkan menteri tertentu di pemerintahan.

Pemanggilan Menteri BUMN Rini Soemarno yang kemudian tiba-tiba batal, hingga wacana pemanggilan Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah beberapa contoh tindakan Pansus yang dinilai sarat kepentingan politiknya.

Sejauh ini Pansus telah meminta keterangan sejumlah pihak mengenai dugaan penyimpangan di perusahaan yang dipimpin RJ Lino ini.

Mereka yang sudah dimintai keterangan antara lain serikat pekerja, direksi, hingga Menko Maritim Rizal Ramli.

Selain di DPR, pengusutan kasus PT Pelindo II ini juga tengah berjalan di Mabes Polri dalam kasus pembalian mobil crane.

Sejak awal, kasus Pelindo II ini memang penuh drama dan melibatkan orang-orang kuat yang tak terlihat.

Misalnya, pencopotan Kabareskrim Budi Waseso yang dilakukan tak lama setelah ia memimpin penggeledahan PT Pelindo II, Agustus lalu.

Kasus inilah yang kemudian mendorong dibentuknya Pansus Pelindo II yag dimotori sejumlah politisi PDI Perjuangan.

Pertanyaannya, apa sesungguhnya target Pansus Pelindo II? Benarkah ia menyasar menteri tertentu di kabinet?

Saksikan dalam talskhow Satu Meja, Selasa, 10 November 2015 dengan tema Adu Kuat di Pansus Pelindo II bersama Pemimpin Redaksi Kompas, Budiman Tanuredjo. (Budhi Kurniawan/Kompas TV)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com