Bentuk Pansus Pelindo II, DPR Dinilai Turun Kelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri, mengaku heran dengan sikap politik DPR yang membentuk panitia khusus Pelindo II.

Menurut dia, masalah yang ada pelindo II terlalu kecil dan tak perlu sampai diusut dengan pembentukan pansus.

"Aneh masalah korporasi kok jadi masalah negara. DPR seperti turun kelas," kata Rahmawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2015).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, seharusnya DPR membentuk pansus untuk menyelidiki kasus besar. (baca: Benny K Harman: Pelindo II Tak Layak Dijadikan Target Hak Angket)

Misalnya, pansus mengenai kasus bail out Bank Century pada periode lalu, yang diduga merugikan negara Rp 6,7 Triliun.

Selain itu, masih ada pula kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang juga merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Pansus tidak perlu mengusut pengadaan mobile crane yang nilai kerugian negaranya hanya Rp 45,6 miliar. (baca: Wacanakan Panggil Jokowi-JK, Pansus Pelindo Dinilai Gaya-gayaan)

"Ada apa masalah Pelindo II diuber-uber?" ucap dia.

Dia pun menduga ada kepentingan politis dibalik pembentukan pansus ini, khususnya dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Dia khawatir nantinya pansus ini akan bertabrakan dengan proses penegakan hukum yang berjalan di kepolisan.

"Kok makin semrawut penguasa sekarang, sampai bikin pansus segala. Ada apa KIH kebakaran jenggot?" katanya.