Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: "Reshuffle" Jilid II Pertengahan November atau Setelah Pilkada

Kompas.com - 03/11/2015, 15:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Yandri Susanto mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa reshuffle kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pertengahan November 2015, atau setelah pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 9 Desember 2015.

"Kalau reshuffle bisa jadi memang, ya pertengahan November atau selesai pilkada," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Yandri enggan menyebutkan darimana dia mendapat informasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa PAN sebagai partai yang baru bergabung dengan pemerintah, siap menyediakan kader-kader terbaiknya untuk membantu kabinet kerja.

"Kecenderungan (PAN) diajak sangat tinggi, tapi itu belum bisa dipastikan," ucap Ketua DPP PAN ini.

Kendati demikian, Yandri menegaskan, kalau pun ada reshuffle yang dilakukan Jokowi, hal itu bukan dilakukan untuk menampung kader PAN. Reshuflle, kata dia, pastinya akan dilakukan atas niat memperbaiki kinerja pemerintah.

"Kalau tidak diajak pun tak apa lah, PAN tetap bergabung ke pemerintah," ucap Yandri.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menegaskan tak akan mencampuri urusan presiden dalam urusan reshuffle kabinet.

Menurut dia, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya. (baca: Zulkifli Hasan: Reshuffle Hak Presiden, PAN Enggak Ada Urusan)

"Sudah saya berkali-kali katakan, saya ini ketua MPR paham kalau menteri reshuffle, itu haknya presiden. Enggak ada urusan kita," ujar Zulkifli saat ditemui usai acara peluncuran Sekolah Politik Kerakyatan di Kantor DPP PAN Jl. Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Ia meminta agar semua pihak tidak menyebarkan informasi-informasi yang menyebutkan PAN telah menyodorkan lima nama menteri kepada presiden Joko Widodo. (baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com