Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyebar Fitnah Foto Jokowi dengan Suku Anak Dalam Masuk ke Data Intelijen

Kompas.com - 02/11/2015, 20:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian belum bisa menjerat pelaku penyebar fitnah foto Presiden Joko Widodo bersama Suku Anak Dalam di media sosial karena belum mendapat laporan dari pihak yang dirugikan. Namun, pengusutan akan tetap dilakukan untuk kepentingan intelijen.

"Kalau tidak ditempuh dengan hukum, akan dijadikan data intelijen," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan di Kompleks Mabes Polri, Senin (2/11/2015).

(Baca: Istana Tak Akan Laporkan Penyebar Isu Rekayasa Foto Jokowi)

Penyelidikan ini, kata Anton, berbeda dengan penyelidikan sebuah perkara tindak pidana biasa. Perbedaannya, penyelidikan ini dilakukan secara tertutup.

Pada prinsipnya, aparat penegak hukum tidak bisa diam saja melihat simbol negara diperlakukan tidak pantas.

Namun, karena hal ini masuk kategori delik aduan, polisi menghormati hak pihak yang merasa dirugikan, apakah mau melapor atau tidak. (Baca: Tanpa Aduan, Polisi Tak Bisa Jerat Pelaku Fitnah Foto Jokowi dan Suku Anak Dalam)

Yang jelas, Anton menyayangkan penyebaran fitnah melalui media sosial tersebut. Menurut dia, tak pantas jika Presiden sebagai simbol negara diperlakukan seperti itu.

"Kita harus tahu bahwa Presiden itu simbol negara. Apa bangsa kita senang menjatuhkan simbol-simbol negara? Biasanya orang yang menjatuhkan simbol negara, bisa jadi, nantinya menjatuhkan negara juga. Ini yang harus diwaspadai," ujar dia.

Foto pertemuan Jokowi dan warga Suku Anak Dalam itu menjadi bahan perbincangan di media sosial. (Baca: Khofifah Bantah Ada Rekayasa di Balik Kunjungan Jokowi ke Suku Anak Dalam)

Foto yang diunggah di media sosial atau medsos itu menunjukkan dua peristiwa, yakni ketika Jokowi melakukan perbincangan dengan warga.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Warga mengenakan pakaian lengkap dan tertutup.

Adapun foto lainnya menunjukkan Jokowi berbincang dengan warga yang hanya mengenakan penutup seadanya.

Perbandingan kedua foto itu seolah menunjukkan bahwa Jokowi berbincang dengan orang yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com