Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tak Akan Laporkan Penyebar Isu Rekayasa Foto Jokowi

Kompas.com - 02/11/2015, 19:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyayangkan adanya anggapan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo bersama warga Suku Anak Dalam, Jambi, adalah kegiatan yang direkayasa.

Meski penyebaran itu dianggap melanggar etika, Pramono memastikan, Presiden tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

"Warning, bahwa yang seperti itu (menyebarkan informasi salah) tuh jangan dilakukanlah," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Pramono menegaskan, Jokowi mengunjungi Suku Anak Dalam hanya untuk membuktikan adanya perhatian dari pemerintah terkait meluasnya dampak bencana asap di Jambi.

Pramono berharap, tidak ada lagi penyebar informasi yang ditujukan untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi.

"Presiden secara sungguh-sungguh ingin mengangkat persoalan Suku Anak Dalam tanpa pretensi apa-apa. Dengan demikian, kami tak akan melaporkan kepada polisi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada yang direkayasa dalam kunjungan Presiden ke Suku Anak Dalam.

Salah seorang yang ada dalam dua foto bersama Presiden adalah Husni Thamrin, yang membantu menerjemahkan bahasa Suku Anak Dalam.

Ia menyebutkan bahwa kedua foto yang beredar di media sosial itu diambil di dua lokasi berbeda. Jarak antar-lokasi foto 600-800 meter.

"Sama sekali tidak ada rekayasa foto, dan itu bukan karakter Presiden kita. Presiden ingin apa adanya," kata Pramono.

(Baca: Khofifah Bantah Ada Rekayasa di Balik Kunjungan Jokowi ke Suku Anak Dalam)

Dua foto yang diunggah di medsos itu menunjukkan dua peristiwa ketika Jokowi melakukan perbincangan dengan warga.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Warga mengenakan pakaian lengkap dan tertutup.

Adapun foto lainnya menunjukkan Jokowi berbincang dengan warga yang mengenakan penutup seadanya.

Perbandingan kedua foto itu seolah memperlihatkan Jokowi berbincang dengan orang yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com