Polemik PMN Jadi Alasan Politisi PDI-P Minta Menteri Rini Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sebagai biang kerok polemik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Menurut Hendrawan, rencana Rini menyuntikkan dana Rp 39 triliun kepada BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016 kini dikritik oleh semua fraksi di DPR.

Hendrawan berharap agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Rini karena kebijakan PMN ini.

"Saya kira harus dipertimbangkan mencari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2015).

Bila masih mendapatkan suntikan dana dari APBN, kata dia, pada akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset negara. Kebijakan Rini itu dinilainya akan merugikan negara dan masyarakat.

"Harusnya anggaran untuk PMN ini diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Menurut dia, Kementerian BUMN seharusnya dipimpin sosok yang lebih kreatif dan solutif. Dengan begitu, BUMN diharapkan dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk negara, bukan justru merugikan.