Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orasi Tak Ingin Jokowi Turun, Fadli Zon Disoraki Demonstran

Kompas.com - 28/10/2015, 17:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela Presiden Joko Widodo di depan para pendemo yang berdemonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Fadli pun disoraki oleh sekitar 200 orang pendemo karena sikapnya itu. Para pendemo menuntut agar Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari jabatannya.

Mereka meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk memakzulkan Jokowi-JK. Mereka melihat kinerja Jokowi-JK dalam satu tahun terakhir sangat buruk.

Banyak janji yang dilanggar, misalnya terkait pelepasan harga bahan bakar minyak bersubsidi ke mekanisme pasar dan datangnya para pekerja dari China.

"Banyak masyarakat kita yang hidup susah, tidak punya pekerjaan, pemerintah malah mendatangkan para pekerja China kemari," ujar salah satu pendemo.

Fadli Zon pun ikut naik ke mobil orasi untuk menyampaikan pendapatnya terkait tuntutan mahasiswa itu.

Fadli mengatakan, memang kinerja Jokowi-JK selama satu tahun terakhir masih jauh dari harapan. Banyak janji yang dilanggar, ada pula janji yang belum terpenuhi. (Baca juga: Di Depan Pendemo, Fadli Zon Sebut Banyak Janji Jokowi yang Dilanggar)

Namun, Fadli tidak sepakat jika DPR harus memakzulkan Jokowi-JK atas kondisi saat ini. Menurut dia, meski tak bisa dibilang baik, tetapi kondisi saat ini berbeda dari krisis ekonomi 1998 yang mengharuskan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

"Banyak yang berpendapat pemerintahan ini belum krisis, keadaan masih baik-baik saja," ujar Fadli yang langsung disambut sorak ejekan dari para mahasiswa.

Fadli juga menjelaskan, pemakzulan bukan hal yang gampang dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, pemakzulan bisa dilakukan jika presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya.

Usul itu pun harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum diserahkan kepada MPR. "Konstitusi jelas mengatur itu, dan kita harus menaati," ujar Fadli yang kembali disambut oleh sorak ejekan dari para pendemo.

Para pendemo adalah gabungan mahasiswa yang membawa atribut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Gerpindo, dan sebagainya. Ada juga yang berdemo atas nama pedagang kaki lima.

Dalam melakukan aksinya, mereka membakar ban dan melempar botol air mineral ke dalam Kompleks Parlemen. Aksi demo ini juga mengganggu kemacetan di Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com