Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum Tersita Kegaduhan KPK-Polri

Kompas.com - 20/10/2015, 06:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengakui, penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum berjalan maksimal. Waktu dan energi personel Polri tersita untuk menyelesaikan konflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami habis sebagian waktu menyelesaikan kegaduhan KPK versus Polri yang beberapa waktu lalu terjadi. Itu benar-benar memakan waktu dan tenaga kita," ujar Badrodin kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2015).

Meski demikian, Badrodin menegaskan, hubungan kedua lembaga kini telah membaik. Antarpimpinan lembaga menjalin komunikasi terus-menerus demi sinergisme penegakan hukum antara kepolisian dan KPK.

Badrodin pun berharap hal tersebut berlanjut pada pimpinan baru KPK. Soal aksi penegakan hukum, Badrodin menilai tidak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, ia mengatakan, saat Kepala Bareskrim Polri dijabat Komjen Budi Waseso, Polri mendapatkan perhatian media massa karena tindakan dan pernyataan Budi yang ceplas-ceplos dan mempunyai kesan tak takut mengambil risiko.

Sementara saat Kepala Bareskrim Polri dijabat oleh Komjen Anang Iskandar, kinerja Polri seakan merosot. Padahal, kata Badrodin, aksi-aksi penegakan hukum saat ini tidak kalah dari era Budi Waseso.

"Hanya memang dari sisi media, sekarang itu setiap tindakan tidak kami ekspos. Ini untuk mengurangi kegaduhan. Jadi media merasa Kabareskrim yang sekarang ini adem ayem. Tidak. Perintahnya sama, aksinya sama kok," ujar Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com