Muhammadiyah Keberatan dengan Penetapan Hari Santri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tak setuju dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Hari Santri. Menurut dia, tidak perlu ada eksklusivitas antara santri dan non-santri.

"Selama ini, santri dan non-santri itu sudah melebur. Muhammadiyah berkeberatan dengan Hari Santri itu tadi," kata Haedar kepada Kompas.com, Senin (19/10/2015).

Penetapan Hari Santri, kata dia, merupakan bagian dari janji kampanye politik Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Sebagai sebuah proses politik, Presiden merasa memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan setiap janjinya.

Ia menambahkan, penetapan tersebut dikhawatirkan justru akan membuat sekat-sekat primordialisme baru di tengah masyarakat. Menurut dia, jauh lebih bijak apabila Presiden mengedepankan kemajuan sektor pendidikan Islam. Sebab, santri merupakan representasi dari pesantren atau pendidikan Islam.

"Kalau mau memenuhi janji sebetulnya bisa dikonversi dengan hal lain, misalnya memajukan pesantren. Banyak kan pesantren-pesantren besar yang dikelola Muhammadiyah, NU, atau ormas Islam lainnya," ujarnya.