Pengacara Fuad Amin Nilai Vonis Ringan Hakim Tidak Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, Rudi Alfonso menilai vonis 8 tahun kepada kliennya tidak adil. Menurut Rudi, kliennya yang saat ini berusia 67 tahun tidak sepatutnya dihukum berat.

"Adil tidak, menghukum orang setua itu dan sudah berbuat banyak, dan sudah dipilih rakyat juga?" ujar Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Fuad Amin divonis 8 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dihukum 15 tahun penjara. Meski divonis lebih ringan, Rudi menilai hukuman terhadap Fuad masih terlalu tinggi.

"Kita akan bicara dengan terdakwa Fuad Amin. Kemungkinan kita banding," kata Rudi.

Rudi mengatakan, hakim tidak dapat menyimpulkan seluruh harta yang dimiliki Fuad diperoleh secara tidak halal. Fuad dan penasihat hukum telah melampirkan bukti-bukti pendukung. Terlebih lagi, kata dia, banyak keterangan saksi yang ketakutan saat diminta keterangannya soal fee 10 persen dari setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

"Saksi dalam kondisi ketakutan, ditanya apakah saudara menyerahkan, nah daripada dia kena salah, dibilang menyerahkan. Itu kurang fair," kata Rudi.

Selain divonis 8 tahun penjara, Fuad juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Fuad merupakan terdakwa kasus penerimaan suap dari PT Media Karya Sentosa terkait izin tambang di Bangkalan dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui, selama menjadi Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad disebut telah menerima uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi terkait jabatannya, yaitu menerima dari bos PT MKS Antonius Bambang Djatmiko sebesar Rp 18,05 miliar.

Uang suap diberikan Bambang agar Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Fuad juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta kekayaannya ke sejumlah rekening di bank. Selain itu, terdapat juga pembelian sejumlah aset berupa tanah dan bangunan serta mobil yang diatasnamakan istri dan anak Fuad.

Dalam persidangan terungkap bahwa Fuad menggunakan identitas berbeda untuk membuka sejumlah rekening di bank. Selain menggunakan identitas dengan namanya sendiri, Fuad juga menggunakan identitas orang lain dalam membuka rekening untuk menyimpan harta kekayaannya.

Fuad meminjam kartu identitas orang lain, dan mengajak orang tersebut untuk membuka rekening di bank. Ia kemudian menyerahkan kartu identitas atas nama orang tersebut untuk membuka rekening.

Kemudian, semua buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh Fuad.

Atas perbuatannya, Fuad dijerat Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang junto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.