Setya Novanto Bantah Kinerja DPR "Memble" karena ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto membantah kinerja DPR menjadi memble karena para pimpinannya sering ke luar negeri. Pada 31 Agustus hingga 12 September kemarin, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rombongan DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Dunia di New York, Amerika Serikat. Lalu, pada 19 September, Novanto dan Fadli kembali berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi.

Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, juga berangkat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR. Mereka baru tiba pada Rabu (30/9/2015) siang ini. Namun, Novanto merasa kinerja DPR tak terganggu karena ada dua pimpinan DPR lainnya, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, yang menjalankan tugas.

"Itu semua sudah melalui timetable yang ada. Semuanya kita bagi tugas di antara pimpinan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Selain itu, Novanto juga mengaku selalu mengontrol kinerja komisi-komisi DPR saat berada di luar negeri. Terlebih lagi, politisi Partai Golkar ini mengaku tidak mungkin menolak undangan dari Arab Saudi.

"Karena undangannya sudah jauh-jauh, kan ada pembagian-pembagiannya. Saya dengan Pak Fadli, lalu Pak Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas. Itu tidak bisa kita hindari," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, sebelumnya menilai bahwa kinerja DPR terhambat dalam beberapa waktu terakhir karena seringnya pimpinan DPR bepergian ke luar negeri.

"Pimpinan DPR sering ke luar negeri. (Hal itu) membuat kinerja DPR memble. Jadi, kalau dimarahi rakyat, wajar-wajar saja," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Politisi PDI-P ini pun mencontohkan terhambatnya pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pelindo II. Komisi III, kata dia, sudah merekomendasikan dibentuknya pansus Pelindo II. Namun, hingga kini, rekomendasi itu belum dibawa ke Badan Musyawarah dan rapat pimpinan DPR.

Akibatnya, usulan itu tidak bisa dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui oleh para anggota. Rapat paripurna terakhir dilakukan pada 1 September 2015, yang membahas soal rencana strategis DPR dan pengesahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2014.