Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Indonesia Perlu 3 Tahun Bereskan Masalah Kabut Asap

Kompas.com - 30/09/2015, 11:16 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah pembakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap. Tiga tahun adalah waktu yang diperlukan untuk melihat hasil dari upaya mengakhiri masalah yang muncul setiap musim kemarau itu.

“Kabut asap bukanlah perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat," kata Presiden dalam wawancara dengan BBC yang dirilis Rabu (30/9/2015).

Presiden menambahkan bahwa Indonesia telah melakukan segala upaya terbaik untuk meredam krisis kabut asap ini. Indonesia telah mengirimkan 3.700 tentara, hampir 8.000 polisi, dan empat pesawat pengebom air untuk memadamkan api yang masih merambat. (Baca: Pimpinan DPR: Jangan Malu Tetapkan Kabut Asap Bencana Nasional)

Selain itu, dilakukan pembasahan lahan gambut agar lahan tidak kering dan rentan terbakar. Salah satu caranya adalah dengan menggencarkan pembangunan sekat kanal, seperti yang mulai dibangun di Kalimantan Tengah.

Jokowi menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan sedang dan telah dilakukan. (Baca: Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Belagu Tolak Bantuan Negara Lain Atasi Asap)

Kebakaran lahan dan hutan kini melanda di sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Timur.

Kebakaran terjadi karena adanya aksi pembakaran besar-besaran yang dilakukan untuk membuka lahan perkebunan baru. Akibat kebakaran ini, asap tebal pun sampai ke pusat kota hingga negara tetangga Singapura dan Malaysia. (Baca: Menhan Malaysia Siap Kirim Pasukan untuk Atasi Kabut Asap di Indonesia)

Asap akhirnya membuat penerbangan terganggu dan juga kondisi kesehatan warga mulai terserang penyakit inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com