KPU Pelajari Putusan MK atas Gugatan Ismeth Abdullah dan Gede Winasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi, yang menolak gugatan yang diajukan mantan Gubernur Riau, Ismeth Abdullah, dan mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa. Dua mantan terpidana itu sebelumnya menggugat Pasal 7 huruf (g) dan (o) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah terkait persyaratan calon kepala daerah. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang mereka ajukan.

"Kita sudah mengutus biro hukum memeriksa putusan itu supaya bisa diambil tindakan," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU Jakarta, Jumat (25/9/2015).

UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan. Salah satu syarat itu, seperti diatur pada Pasal 7 huruf g, adalah calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Huruf o mengatur calon belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan wali kota untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil wali kota.

Hadar mengaku belum mengetahui persis isi putusan MK terkait gugatan yang diajukan Ismeth dan Gede Winasa tersebut. Kendati demikian, menurut Hadar, putusan MK tidak berlaku surut. Putusan MK tidak bersifat menganulir atau mengoreksi putusan sebelumnya.

"Biasanya tidak berlaku bagi proses pilkada yang sudah berjalan," kata Hadar.

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini KPUD telah melaksanakan proses pilkada sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Dalam amar putusan Nomor 80/PUU-XIII/2015 pada 22 September 2015, majelis hakim konstitusi menolak gugatan yang diajukan Ismeth dan Gede Winasa. Gugatan itu terkait Pasal 7 huruf g yang mengatur soal syarat tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun tidak lagi dipertimbangkan majelis MK.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa dalil tersebut sudah pernah diputus oleh MK pada 9 Juli 2015, yang intinya menganulir syarat tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun. (Baca MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada)

Karena putusan MK yang menganulir larangan eks napi ikut pilkada itu, ada sejumlah eks napi yang mendaftar sebagai calon kepala daerah. Beberapa di antaranya lolos sebagai calon kepala daerah. (Baca 3 Mantan Napi Korupsi Maju di Pilkada Sulut, Dukungan Tetap Terasa)

Sementara itu, untuk dalil permohonan terkait Pasal 7 huruf o, MK menganggapnya bertentangan dengan undang-undang jika seseorang yang pernah menjabat gubernur, wakil gubernur, wali kota, serta bupati mencalonkan diri untuk mengisi jabatan di bawahnya. Adapun Ismeth disebut-sebut bakal maju sebagai calon wali kota Batam pada pilkada serentak 2015. Padahal, Ismeth pernah menjabat Gubernur Kepulauan Riau.

Adapun Gede Winasa merupakan mantan Bupati Jembrana, Bali, dan pada pilkada tahun ini ingin maju sebagai wakil bupati.