Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Kirim 1.000-an Tentara untuk Bantu Padamkan Api di Riau

Kompas.com - 15/09/2015, 16:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI kembali mengirimkan 1.000-an pasukannya untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di Pekanbaru, Riau, Selasa (15/9/2015). Pemberangkatan personel TNI itu dilakukan melalui upacara militer pada pagi tadi di Tax Way Halim Perdanakusuma.

Upacara pemberangkatan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Kepada setiap satuan tugas agar dapat menyisir setiap sudut hutan yang terdapat titik api dan mengefektifkan alat pemadam yang dibawa,” ujar Gatot dalam pidato sambutannya seperti dikutip dalam siaran pers Pupen TNI. (Baca: Lewat Facebook, SBY Bicara soal Kabut Asap untuk Jokowi)

Jumlah personel yang dikirim dalam pemberangkatan gelombang kedua itu yakni 1.059 personel. Masing-masing dibekali logistik makanan untuk tiga hari, masker, sepatu boot, dan cangkul atau parang. Setiap satu batalyon dilengkapi empat pompa air dengan panjang selang 60 meter.

Mereka memiliki masa tugas selama 14 hari. Masa tugas dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. (Baca: Bareskrim Tetapkan Tiga Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan di Sumsel)

Lebih dari 1.000 personel TNI ini dipimpin oleh Kepala Satgas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Kolonel Inf Dwi Suharjo (Asintel Divif-1/Kostrad). Mereka terdiri dari berbagai satuan, yaitu Divif-1 Kostrad-Cilodong (TNI AD), Marinir (TNI AL), dan Paskhas (TNI AU).

Gatot mengatakan, meski melaksanakan tugas mulia dan diharapkan tidak mudah menyerah, para prajurit juga harus tetap memperhatikan keamanan pribadi.

“Penanggulangan kebakaran hutan dan pencemaran asap di wilayah Riau dan sekitarnya adalah tugas mulia bagi prajurit. Kemuliaan terletak pada tugas untuk menyelamatkan ekosistem hutan dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat,” kata Gatot.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan semua pihak terkait untuk meningkatkan upaya penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan.

Instruksi itu disampaikan Jokowi di tengah-tengah kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. (Baca: Presiden Jokowi Minta Penanganan Bencana Asap Dilakukan Lebih Cepat)

"Saya terus mengikuti perkembangan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan serta terus melakukan komunikasi dengan menteri dan pejabat terkait," kata Jokowi seperti dikutip dari Tim Komunikasi Presiden, Senin (14/9/2015).

Jokowi menegaskan, dia menginginkan semua kapasitas dikerahkan lebih cepat dan lebih terkoordinasi dalam penanganan bencana asap tersebut. Instruksi itu secara khusus ia tujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kepala daerah terkait. 

Selain itu, kata Jokowi, dia juga telah meminta kepada penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang melakukan atau bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Tindakan tegas itu sampai pada pencabutan izin pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com