TNI AU Dukung Pengambilalihan FIR dari Singapura

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto meminta pengambilalihan Flight Information Region (FIR) dari pemerintah Singapura tidak dihadapkan pada perpektif kedaulatan.

"Kalau bicara tentang FIR, jangan kita bicara kedaulatan. Ini soal kenyamanan dan keselamatan penerbangan. Ini ada duitnya juga," ujar Badarmanto di kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/9/2015).

Artinya, jangan seolah-olah pengambilalihan FIR tersebut adalah bentuk invasi dari Indonesia kepada Singapura. TNI, lanjut Badarmanto, menyerahkan sepenuhnya rencana pengambilalihan FIR tersebut kepada pemerintah Indonesia. Namun, pengambilalihan itu, sebut Badarmanto, memang membutuhkan kekuatan politik dan kelihaian diplomasi pemerintah.

Sementara dari sisi peraturan perundangan, pengambilalihan itu sangat dimungkinkan. Sebab, dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa wilayah udara yang termasuk FIR hanya bersifat pinjam dan berlaku hingga 2020 mendatang.

"Kita mampu kok. UU penerbangan itu bilang bahwa setelah 15 tahun bisa diambilalih. Masalahnya kita mau mempercepat, ya sudah, TNI dukung," ujar dia. (Baca: Setelah 69 Tahun FIR Dikuasai Singapura, Indonesia Siap Ambil Alih Tahun 2019)

FIR adalah wilayah ruang udara yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan (ALRS). FIR adalah pembagian ruang udara bagi beberapa negara. Pengambilalihan FIR itu pertama kali diungkapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Istana Kepresidenan, Selasa (8/9/2015).

"Arahan Presiden bahwa kami dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatan-peralatan dan personel yang lebih baik sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia. Selama ini, itu ditugaskan Singapura untuk mengelolanya," ujar dia. (Baca: Panglima TNI: Kalau Singapura Latihan Militer di Indonesia Tanpa Izin, Kami Usir!)

FIR yang rencananya diambilalih di kawasan udara Natuna dan juga kawasan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persiapan teknologi hingga sumber daya manusia dipercepat agar FIR yang dikuasai Singapura sejak tahun 1946 itu bisa diambil alih paling lambat tahun 2019.