Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Pastikan Pergantian Kepala BNPB Tak Terkait Kebakaran Hutan

Kompas.com - 07/09/2015, 16:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki memastikan bahwa pergantian Syamsul Maarif sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak memiliki kaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap. Pergantian dilakukan untuk penyegaran karena Syamsul sudah sangat lama menjabat sebagai Kepala BNPB.

"Saya kira tidak terkait dengan situasi sekarang sepeti kebakaran hutan. Ini karena sudah waktunya diganti, dan proses TPA sudah selesai," kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Posisi Kepala BNPB saat ini dijabat oleh Willem Rampangilei. Ia sebelumnya merupakan Deputi bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Pelantikan Willem tercatat dalam Keppres RI 92/P Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNPB yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi 4 September 2015. Pembacaan sumpah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Acara pelantikan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2015) siang.

"Bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa dan akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya, oleh jabatan ini," kata Willem mengucapkan sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Jokowi.

Dengan jabatan barunya ini, Willem mendapat fasilitas keuangan dan fasilitas lain setara dengan jabatan menteri. Willem mengaku baru mengetahui akan dilantik menjadi Kepala BNPB pada Minggu (6/9/2015) setelah dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Serah terima jabatan rencananya akan digelar pada Kamis (10/9/2015) nanti.

"Saya belum ketemu (Syamsul Maarif), hanya berbicara melalui telepon, beliau ucapkan selamat kepada saya," ucap Willem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com