Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uluran Tangan SBY untuk Jokowi

Kompas.com - 28/08/2015, 08:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Dampak krisis global yang mengancam perekonomian Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran itu juga dirasakan oleh mantan Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Ekonomi Dianggap Dinamis, SBY Tak Mau Salahkan Jokowi)

Kondisi ini membuat SBY terdorong untuk berbagi pengalaman, menyumbang saran konstruktif kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. SBY mengatakan, dampak krisis global semakin terasa nyata untuk Indonesia, meski tidak sama persis dengan krisis 1998 atau 2008. Indikatornya adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi, terpuruknya rupiah, terpukulnya sektor riil, mismatch dalam APBN, pelaku bisnis menjadi cemas dan menahan investasi, harga kebutuhan pokok melonjak, serta PHK mulai terjadi sehingga rentan menimbulkan dampak sosial.

Ia berharap pemerintah menyadari hal ini dan tidak terlambat menentukan langkah.

"Kenapa kita selamat dari krisis 2008? Itu karena antisipasi kita tidak telat," kata SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2015) malam.

Berdasarkan pengalaman menghadapi krisis 2008, SBY memberikan enam saran untuk pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya krisis. Enam saran itu adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menghentikan pengurasan pajak melalui pemberian insentif, menjaga nilai tukar rupiah, cermat memanfaatkan ruang fiskal, dan menjaga kepercayaan publik.

Atas situasi yang terjadi saat ini, kata SBY, pemerintah tidak perlu berkecil hati, apalagi merasa bersalah. Menurut dia, ekonomi sangat dinamis dan ancaman krisis bisa datang pada era kepemimpinan siapa pun.

Akan tetapi, SBY meminta pemerintah tetap waspada terhadap cara membuat paket kebijakan penanganan krisis. Ia berpendapat, pemerintah melakukan kesalahan besar jika mengetahui ada masalah, tetapi tidak mengakui dan tidak bertindak untuk menyelesaikannya.

Menurut SBY, pemerintah tidak perlu khawatir dengan pro dan kontra yang muncul dari kebijakan yang diambil. Ia sepakat bahwa suatu kebijakan tidak akan memuaskan semua pihak. Yang paling penting, pemerintah bertindak dan mau menyempurnakan kebijakan yang diambil.

"Yang penting realistis, jalankan. Perihal di jalan ada yang tidak pas, perbaiki lagi. Do it, jangan tidur. Kantor menteri boleh mati, kantor Presiden harus tetap nyala, terus bekerja," ujarnya.

SBY mengungkapkan, semua pendapat dan masukannya ini tidak dimaksudkan untuk menggurui pemerintah, tetapi untuk berbagi pengalaman. Pernyataan SBY juga menegaskan posisi Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang yang kritis dan konstruktif.

Sebelum menyampaikan hal ini kepada publik, SBY lebih dulu berdiskusi dengan pimpinan media massa terkait gejolak ekonomi yang terjadi. Pertemuan itu juga dihadiri para mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Sudi Silalahi, Dipo Alam, Roy Suryo, dan Amir Syamsuddin.

SBY mengaku selalu menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Komunikasi keduanya tetap berjalan walau hanya melalui sambungan telepon atau utusan Presiden yang menemui SBY. Ia berharap pemerintah terbuka pada masalah yang dihadapi, kemudian menentukan solusi, dan mengambil tindakan konkret.

"Saya mengatakan, negara kita belum krisis, waktu masih ada. Akan tetapi, perlu ada langkah jitu. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita sudah siap," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com