Dukung Jokowi, Ketua BURT Setuju 7 Proyek DPR Dikaji Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono mengaku setuju dengan usulan pemerintah agar pembangunan tujuh proyek di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikaji ulang. Menurut Roem, pembangunan tujuh proyek ini memang harus melalui berbagai kajian yang matang.

"Kita harus kaji dong secara teknis. Itu sudah benar pemerintah bilang. Mana ada anggaran tiba-tiba diminta, harus ada kajian teknisnya," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senin (24/8/2015).

Roem mengatakan, sejauh ini kajian teknis terus dilakukan oleh pihak kesekjenan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan konsultan. Dia berharap kajian ini dapat segera diselesaikan. (baca: Ruhut Sebut Jokowi Lolos "Jebakan Batman" Setelah Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

"Insya Allah mudah-mudahan satu-dua bulan selesai," ucapnya.

Roem menjelaskan, dari tujuh proyek yang rencananya akan dibangun, prioritas utama tetap pada ruang kerja anggota Dewan. Menurut dia, ruang yang ada saat ini sudah sangat terbatas dan tak cukup menampung Anggota DPR beserta tujuh stafnya. Menurut dia, kebutuhan akan ruangan kerja ini sudah dikaji oleh pihak kesekjenan.

"Hasil auditnnya dipegang kesekjenan. Hasilnya, kita membutuhkan ruangan," ucap dia.

Presiden Joko Widodo belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas. (Baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)

Presiden menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)