Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU: Ada 24 Perusahaan Terindikasi Kartel Sapi

Kompas.com - 19/08/2015, 16:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar sehingga harga daging sapi di pasar pun melonjak tinggi.

"Yang kita sudah periksa ada 24 perusahaan, jumlah pastinya ada di penyidik kita" ujar Syarkawi usai melakuan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Rabu (19/8/2015).

Dia menyebutkan KPPU sudah memantau pola kecurangan kartel sapi ini sejak tahun 2013. Menurut dia, semenjak itu hingga sekarang, polanya tak berubah yakni dengan sengaja menahan pasokan sehingga membuat daging sapi langka di pasaran dengan demikian harga pun akan tinggi.

"Pemainnya juga sama saja, hanya ada yang baru," imbuh Syarkawi.

Sebagian besar mereka berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). Dia menyatakan seluruh perusahaan itu akan segera disidangkan pada awal September 2015.

Apabila perusahaan itu terbukti bersalah, maka majelis hakim bisa memberikan denda administrasi hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 200.000-300.000 ekor sapi untuk menstabilkan harga di pasar.

Harga daging sempat menembus harga Rp 120.000,- per kilogram menyusul kelangkaan daging tersebut. Pemerintah memutuskan memberikan izin impor itu kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), dan bukannya kepada feedlotter. Pasalnya, pemerintah menduga adanya permainan feedlotter agar harga-harga naik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com