Belum Siap, Gubernur Sumut Batal Diperiksa Kejagung di Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung batal memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Provinsi Sumut tahun 2011-2013. Gatot mengaku belum siap diperiksa oleh Kejagung.

"Saksinya belum siap. Kita panggil ulang lagi," ujar Ketua Tim Penyidikan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Victor Antonius di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Victor mengatakan, Gatot meminta pemeriksaannya diundur hingga Selasa (18/8/2015) pekan depan. Pemeriksaan tersebut sedianya dilakukan penyidik Kejagung di Gedung KPK. Menurut Victor, Gatot diperiksa di KPK karena merupakan tahanan KPK.

"Ya, karena dia tahanan KPK. Kan bagi tugas, yang mana ditangani KPK, yang mana ditangani Kejaksaan Agung," kata Victor.

Victor mengatakan, selain pemeriksaan saksi, penyidik juga akan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk mencari bukti terkait penyidikan dana bansos.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung telah memeriksa sejumlah penerima dana bansos Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013. Beberapa waktu lalu, penyidik Kejagung telah memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Sumut, antara lain Wakil Gubernur Sumut Tengku Erri Nuradi, Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Nurin Lubis, dan mantan Sekretaris Pemprov Sumut, Hasban Ritonga. Keterangan para saksi akan menunjukkan bagaimana proses dana bansos yang diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi.

Perkara dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2013 berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014. Penyelidikan itu kemudian dipermasalahkan oleh tim hukum Pemprov Sumatera Utara, dengan menggugat Kejati Sumut ke PTUN atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas perkara dugaan korupsi dana bansos itu. Putusan PTUN keluar pada 2015 di mana hakim memenangkan Pemprov Sumut.

KPK membongkar adanya tindak pidana suap dalam proses putusan PTUN itu. KPK menduga pengacara Pemprov Sumut menyuap tiga hakim PTUN. Sejak saat itu, Satgasus Kejaksaan Agung langsung mengambil alih pengusutan perkara korupsi bansos tersebut.

Dalam perkara yang diusut oleh KPK, sudah delapan orang telah ditetapkan tersangka, yakni Gatot, istri Gatot bernama Evi Susanti, kuasa hukum Pemprov Sumut Yagari Bhastara, dan pengacara senior OC Kaligis selaku koordinator perusahaan jasa konsultan hukum Yagari. Tiga hakim PTUN pun tak lolos dari jerat tersangka, yakni Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting serta Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.