Jubir MA Sebut Ganti Rugi Rp 4,389 Triliun oleh Yayasan Supersemar

"Perlu dijelaskan, dalam perkara ini, ada dua tergugat, pertama HM Soeharto dan yang kedua Yayasan Supersemar. Jadi, yang dihukum adalah Yayasan Supersemar," ujar Suhadi saat ditemui di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2015).

Menurut Suhadi, ahli waris tidak termasuk sebagai tergugat sehingga tidak dikenai putusan. Meski demikian, salinan putusan resmi akan lebih menjelaskan mengenai siapa yang dikenai sanksi ganti rugi.

Rencananya, MA dalam waktu dekat akan menyampaikan salinan resmi putusan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut. Adapun kewenangan untuk mengeksekusi putusan diserahkan kepada Ketua PN Jakarta Selatan. (Baca: Soal Eksekusi Yayasan Supersemar, MA Serahkan ke Ketua PN Jaksel)

MA sebelumnya telah mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan Presiden RI, yang diwakili Jaksa Agung, atas tergugat I, yaitu mantan Presiden RI, HM Soeharto, dan tergugat II, yaitu Yayasan Supersemar. Namun, salah ketik nominal terjadi dalam putusan itu terkait angka ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat.

Setelah diperbaiki dalam pemeriksaan peninjauan kembali (PK), Soeharto dan Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139,2 miliar kepada negara. Apabila 1 dollar AS sama dengan Rp 13.500, maka uang yang dibayarkan mencapai Rp 4,25 triliun ditambah Rp 139,2 miliar atau semuanya menjadi Rp 4,389 triliun. (Baca: MA Perbaiki Salah Ketik, Ahli Waris Soeharto Harus Bayar Rp 4,389 Triliun)

Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.

Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah karena menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi.

Sedangkan pengacara keluarga Soeharto, Juan Felix Tampubolon, menilai putusan itu tidak tepat. "Semua bukti dokumen hanyalah fotokopi, dari saksi-saksi fakta yang diajukan jaksa kebanyakan tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil jaksa," kata Juan Felix Tampubolon, Selasa (11/8/2015).

Juan Felix mempertanyakan bagaimana bisa gugatan tersebut bisa dikabulkan Mahkamah Agung. Ia tetap menganggap pengabulan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang aneh. (Baca: Keluarga Soeharto Diwajibkan Bayar Rp 4,389 Triliun, Pengacara Akan Pelajari Putusan MA)