Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Buka Opsi Dirikan Partai Politik

Kompas.com - 04/08/2015, 00:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah membuka opsi mendirikan partai politik baru di Tanah Air. Opsi tersebut merupakan satu dari tiga opsi peran Muhammadiyah dalam kancah politik nasional.

Pada opsi pertama, ia menjelaskan, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Meski nantinya menjalankan aktivitas politik, orientasi yang akan dibangun berbasis politik moral atau politik amar makruf nahi mungkar.

"Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak terpengaruh sama sekali terhadap politik kekuasaan, dan hubungan dengan parpol dilakukan melalui pendekatan menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol," kata Din saat Sidang Pleno I Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Senin (3/8/2015).

Ia menambahkan, dalam pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan bersikap netral. Namun, Muhammadiyah tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran, tanpa harus takut terpinggirkan.

Opsi kedua, kata dia, Muhammadiyah mendirikan parpol baru sebagai sebuah amal usaha. Jika tidak, Muhammadiyah mengembangkan sebuah "hubungan khusus" dengan parpol tertentu sebagai parpol utama.

"Bedanya dengan yang pertama, persyarikatan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Adapun yang kedua, partai memiliki independensi, dan hubungan dengan Muhammadiyah bersifat aspiratif," ujarnya.

Sementara itu, opsi ketiga, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Namun, saat pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan mendukung calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah.

"Tentunya dengan syarat mereka mempunyai sifat amanah, memiliki kecakapan, integritas moral, dan kapasitas intelektual, serta loyal dan peduli pada organisasi Muhammadiyah," ujarnya.

Ia menambahkan, pada opsi ketiga ini, Muhammadiyah akan bersikap rasional dan ad hoc. Hal ini tergantung pada individu atau parpol yang akan dipilih kelak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com