Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Lembaga Keagamaan di Daerah Harus Terintegrasi dengan Pusat

Kompas.com - 20/07/2015, 20:51 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berencana mendata ulang lembaga-lembaga keagamaan di tingkat daerah. Menurut dia, lembaga keagamaan di daerah perlu terintegrasi dengan lembaga yang membawahi di tingkat pusat.

"Harus dilakukan penyisiran kelembagaan dan rumah ibadah di daerah yang belum teridentifikasi, dan berkoordinasi dengan lembaga di tingkat pusat. Pendataan ulang dilakukan sehingga bersifat instruktif dan imperatif," ujar Khofifah dalam konferensi pers di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (20/7/2015).

Menurut Khofifah, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan lembaga keagamaan di daerah sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan lembaga di tingkat pusat. Dengan demikian, aturan-aturan yang dibuat tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui pertimbangan dari pusat.

"Inilah yang mungkin kita lakukan agar terhubung di tingkat nasional, agar mutual understanding (kesepahaman) antarlembaga keagamaan terbangun," kata Khofifah.

Untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama, ia mengatakan bahwa lembaga di tingkat pusat perlu memberikan pengarahan kepada tokoh-tokoh agama di tingkat lokal. Hal ini perlu dilakukan karena masyarakat daerah cenderung lebih tunduk pada pengarahan yang dilakukan tokoh-tokoh agama setempat dibanding yang lainnya.

Khofifah mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama mengenai hal tersebut. Tiap-tiap kementerian nantinya akan melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan antarumat beragama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com