Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Tetapkan Idul Fitri 1436 H pada Jumat Besok

Kompas.com - 16/07/2015, 18:54 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah di Indonesia pada Jumat (17/7/2015). Keputusan ini diambil setelah peserta sidang isbat menyepakati bahwa hilal telah terlihat di sejumlah lokasi di Tanah Air.

Dalam jumpa pers seusai sidang di Kementerian Agama, Kamis (16/7/2015) petang, Lukman mengatakan bahwa posisi hilal telah terlihat setidaknya di empat tempat di Indonesia. Keempat tempat itu meliputi tiga tempat di Jawa Timur, yakni Bukit Condrodipo, Gresik; Tanjung Kodok, Lamongan; dan Bojonegoro. Hilal juga terlihat dari Kepulauan Seribu, Jakarta.

Dengan kondisi tersebut, Lukman menyatakan bahwa pemerintah menetapkan awal bulan Syawal telah dimulai, dan besok semua umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan shalat Id bersama-sama.

"Semua peserta menyepakati bahwa malam ini kami sudah memasuki 1 Syawal," ujar Lukman.

Lukman mengatakan, posisi hilal kali pertama diketahui melalui pemantauan tim hisab dan rukyat di Palabuhan Ratu, Jawa Barat. Dalam pemantauan tersebut diketahui bahwa tinggi hilal mencapai 3,11 derajat, jarak antara bulan dan matahari sejauh 5,7 derajat, dan umur hilal 9 jam. Hasil pemantauan tersebut telah melebihi ukuran minimal yang disepakati beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com