Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada Masalah yang Lebih Penting dari "Reshuffle"

Kompas.com - 09/07/2015, 17:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo tampak semringah saat hendak menjawab banyak pertanyaan dari para pelaku usaha hingga ekonom dalam dialog yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (7/9/2015).

Senyum Jokowi itu rupanya karena tak ada satu pertanyaan pun yang menyinggung soal isu perombakan kabinet (reshuffle).

"Begini saya senang. Semua bicara masalah ekonomi, tidak ada yang tanya soal reshuffle," ucap Jokowi yang disambut tawa para tamu yang hadir.

Acara yang disiarkan secara langsung di Kompas TV itu memang menghadirkan Jokowi untuk berbicara soal tantangan ekonomi saat ini dan mendatang. Jokowi menjawab berbagai pertanyaan soal lesunya perekonomian, tingkat penyerapan yang rendah, hingga kebijakan-kebijakan yang dianggap terlalu sektoral.

Jokowi mengaku lebih senang membahas persoalan yang substansi ketimbang masalah reshuffle.

"Menurut saya, ada masalah yang lebih penting dari reshuffle. Soalnya ke mana-mana saya ditanya reshuffle terus," ucap pria yang mengawali karier sebagai pengusaha mebel itu.

Jokowi lalu bersemangat bercerita panjang lebar soal rencana pemerintah mendatang. Salah satu yang difokuskan adalah soal pembangunan infrastruktur yang disebut Jokowi akan menjadi perhatian utama sampai dua tahun mendatang.

"Kenapa kita ingin bangun 24 pelabuhan, trans tol Sumatera, kenapa kita mau selesaikan proyek-proyek tol yang mangkrak? Karena kita ingin turunkan cost serendah-rendahnya karena biaya logistik kita 2,5-3 kali lipat, kebangetan sekali!" papar Jokowi.

Persoalan ekonomi yang terjadi saat ini telah memunculkan isu pergantian menteri di sektor tersebut. (Baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Partai-partai koalisi pemerintah bahkan bersuara lantang agar Jokowi mengganti menteri yang dianggap tidak mampu mengubah kelesuan ekonomi. Alhasil, Jokowi kerap ditanya soal reshuffle.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu bungkam saat ditanya soal rencana reshuffle. Sekali waktu, Jokowi pernah mengingatkan semua pihak yang menggelontorkan isu reshuffle agar tidak mengganggu menterinya yang baru bekerja.  (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com