Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Sekarang Demokrat Sudah Diakuisisi Penuh Klan Cikeas

Kompas.com - 06/07/2015, 13:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, menilai, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih mempertahankan politik dinasti di Partai Demokrat. Menurut Pasek, hal tersebut dapat dilihat dari susunan kepengurusan Partai Demokrat 2015-2020 yang disusun oleh SBY sebagai ketua umum.

"Kalau dulu, masih sangat terlihat permainan dinastinya, sekarang lebih halus, tetapi tetap terbaca," kata Pasek saat dihubungi, Senin (6/7/2015).

Pasek menjelaskan, putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, memang sudah tak lagi menjabat sebagai sekjen Demokrat. Namun, Ibas mendapatkan jabatan lebih penting, yakni Ketua DPP Komisi Pemenangan Pemilu. Menurut Pasek, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak saat ini, jabatan Ibas menjadi sangat penting.

"Di sini, ada strategi menempatkan calon kepala daerah dan lain-lain, itu bisa diatur," ucapnya. (Baca: SBY Lantik Ibas sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Demokrat)

Pasek menengarai, penunjukan adik ipar SBY, Pramono Edhe Wibowo, sebagai Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat juga sebagai bagian dari praktik dinasti politik. "Di sinilah penentuan kemenangan musyawarah daerah dan musyawarah cabang nanti sehingga makin absolut kekuasaan SBY," ucapnya.

Dengan kondisi seperti ini, Pasek memperkirakan sudah tidak melihat lagi ada ruang untuk berdemokrasi di partai berlambang mercy itu. Hal ini menjadi salah satu alasannya mundur dari Demokrat pada 1 Juli lalu.

"Sekarang Demokrat sudah diakuisisi penuh klan Cikeas. Yang enggak setuju, ya keluar atau 'parkir' dulu menunggu kesempatan berikutnya," ucap Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com