Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Tak Elok Partai Demokrat Berkeinginan Ada di Kabinet

Kompas.com - 05/07/2015, 18:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyadari, banyak pembicaraan di publik soal kemungkinan partainya bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat tak akan masuk dalam kabinet, dan memberikan kesempatan bagi partai koalisi yang ada untuk melakukan perbaikan.

"Memang dibahas isunya macam-macam, apakah Partai Demokrat tidak ikut dalam kabinet? Saya pegang teguh etika politik. Kami beri kesempatan kepada yang menangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok kalau Partai Demokrat berkeinginan ada di kabinet," ujar SBY di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (5/7/2015). 

Presiden keenam RI itu mengatakan, posisi Partai Demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintah mana kala menjalankan aspirasi rakyat. Namun, di sisi lain, Partai Demokrat akan mengkritik apabila ada hal-hal yang tak sesuai dengan aspirasi publik.

Dia juga menegaskan, semua kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat diminta untuk tetap loyal kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut SBY, apabila pemerintahan saat ini ingin melakukan perbaikan kabinet, maka yang berhak melakukan itu adalah Koalisi Indonesia Hebat.

"Kalau harus ada perbaikan di tingkat pemerintahan, kabinet, maka yang mendapat mandat rakyat itulah, teman-teman PDI-P dengan parpol yang ada, dalam pemerintahan Pak Jokowi yang emban tugas, yang harus melakukan perbaikan. Kami dukung perbaikan ke arah itu," ucap SBY.

Isu perombakan kabinet belakangan ini gencar terdengar. Partai koalisi pendukung pemerintah pun mulai kencang menyuarakan perlunya reshuffle. PDI-P bahkan meminta Jokowi untuk menarik partai-partai lain di luar koalisi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan agar Jokowi bisa memiliki kekuatan dukungan politik yang cukup.

Di sisi lain, meski belum mau menjawab secara gamblang kemungkinan melakukan reshuffle, Jokowi berulang kali melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak. Misalnya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif. Syafii, yang kerap menjadi teman diskusi Jokowi, mengaku dipanggil ke Istana untuk membahas soal perombakan kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com