Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Segera Bentuk Asisten Teritorial untuk AU dan AL

Kompas.com - 25/06/2015, 12:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan organisasi baru, yakni Asisten Teritorial (Aster) TNI Angkatan Udara dan Aster TNI Angkatan Laut.

"Ke depan, internal TNI tidak hanya ada aster dari Angkatan Darat, tetapi Aster AU dan AL akan segera dibentuk. Ini untuk meningkatkan kinerja TNI dalam menjaga pertahanan negara," kata Panglima TNI usai Penyerahan Bantuan Keramik kepada Perwira Menengah dan PNS gol III di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2015).

Menurut Moeldoko, dalam pembentukan Aster AU dan Aster AL perlu ada penyesuaian-penyesuaian capacity building karena hal itu merupakan hal yang baru.

"Contohnya, kita sudah menyiapkan Aster dari AU dan AL. Kita jadikan sekarang Wakil Aster Panglima TNI. Nanti kita proyeksikan jadi Aster di AL dan AU. Jadi semua sudah kita siapkan dari awal," kata dia.

Panglima TNI menjelaskan, pembentukan aster berangkat dari doktrin sistem pertahanan Indonesia, yakni sistem pertahanan rakyat semesta. Maknanya, sistem pertahanan negara itu dibangun dengan pengerahan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

"Seluruh sumber daya nasional itu dikerahkan, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam dan sumber aset lain sarana prasarana dikerahkan untuk kepentingan pertahanan," ujar Moeldoko.

Sistem itu disusun atas dasar komponen pertahanan, komponen cadangan, dan komponen pendukung, komponen utama TNI. Komponen cadangan adalah seluruh SDM yang disiapkan dan sudah terinventarisir.

Misalnya, kata Moeldoko, berapa banyak warung makan yang akan digunakan untuk dapur umum dan lainnya. Maka seluruh sarana prasarana untuk pertahanan perlu dikelola.

"Tidak boleh tidak bisa. Kalau di darat seluruh data dikelola di Kodim, Korem, di mana semua itu dimobilisasi untuk pertahanan," ujarnya.

Begitu juga dari matra laut dan udara, akan mendata berapa perahu yang dimiliki nelayan di Indonesia, berapa pesawat sipil yang ada saat ini untuk digunakan pertahanan negara saat terjadi perang. Oleh karena itu, diperlukan asisten teritorial.

"Ini juga pemikiran baru kami, bahwa diperlukan asisten teritorial AL dan AU. Fungsinya mirip dengan aster di Angkatan Darat. Saat ini, kita belum punya UU komponen cadangan dan komponen pendukung serta UU mobilisasi dan demobilisasi. Kita serahkan nanti," tutur Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com