Komisi I Gandeng KPK-Komnas HAM Telusuri Rekam Jejak Gatot dan Sutiyoso

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan calon kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Sutiyoso. Sebelum menggelar uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I akan lebih dulu menelusuri rekam jejak keduanya.

"Kita bentuk tim klarifikasi yang terdiri dari Komnas HAM dan KPK untuk melakukan pengecekan," kata anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Tamliha menjelaskan, Komnas HAM nantinya akan memeriksa rekam jejak Gatot dan Sutiyoso terkait masalah HAM sepanjang mereka berkarier di militer. Khusus Sutiyoso, Komisi I akan meminta klarifikasi terkait peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI-P pada 27 Juli 1996.

Sebab, Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya dianggap sejumlah pihak terlibat atas serangan tersebut. (Baca: Kontras: Penunjukan Sutiyoso Jadi Calon Kepala BIN Sekadar Balas Budi)

Bahkan, pasca-ditunjuknya Sutiyoso sebagai calon kepala BIN, politisi PDI-P seperti Tubagus Hasanuddin kembali mempermasalahkan Sutiyoso. (Baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

"Nanti perlu diklarifikasi apakah ada pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM terkait peristiwa itu," ujarnya.

Adapun KPK, kata Tamliha, akan diminta klarifikasi mengenai harta kekayaan Gatot dan Sutiyoso. Harus dipastikan kedua calon ini bersih dari korupsi. (Baca: Jokowi: Saya Gunakan Kewenangan sebagai Panglima Tertinggi)

"Kita lihat nanti kapan terakhir kali mereka melaporkan harta kekayaan. Wajar atau tidak laporannya," ucap Tamliha.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut menargetkan, uji kepatutan dan kelayakan ini akan selesai sebelum penutupan masa sidang keempat ini.