Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Penunjukan Sutiyoso Jadi Calon Kepala BIN Sekadar Balas Budi

Kompas.com - 10/06/2015, 16:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menganggap, ada politik balas budi dalam penunjukan Sutiyoso sebagai kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, masih banyak nama lain yang layak menjadi kepala BIN.

“Penunjukkan Sutiyoso jelas beraroma politis dan sekadar balas budi,” kata Haris dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (10/6/2015).

Menurut dia, integritas Sutiyoso untuk memimpin instansi itu patut dipertanyakan. Pasalnya, masih ada kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga melibatkan Sutiyoso, tetapi belum rampung diusut aparat penegak hukum.

“Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya saat peristiwa 27 Juli,” ujarnya. (Baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

Selain itu, ia menambahkan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso banyak melakukan penggusuran dan alih lahan yang menyebabkan banjir dan hilangnya hak warga Kota Jakarta.

“Keputusan Jokowi menunjuk Sutiyoso memiliki nilai rendah,” tegasnya.

Jokowi sudah menyerahkan nama Sutiyoso sebagai calon kepala BIN kepada DPR. Jokowi mengaku sudah mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi Sutiyoso sebelum mengambil keputusan.

Dia berharap DPR tidak mempersulit pencalonan Sutiyoso lantaran dia sudah melalui berbagai pertimbangan sebelum memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)

Sutiyoso mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015) untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN. Ia mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen. (Baca: Sutiyoso Mengaku Siap Jadi Kepala BIN)

"Di Kopassus itu ada satuan intelijen dan saya lama di satuan itu. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Presiden," ucapnya.

Sutiyoso berharap DPR menyetujui pencalonannya sebagai kepala BIN. Selanjutnya, ia berjanji akan mundur dari posisi Ketua Umum PKPI setelah resmi dilantik sebagai kepala BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com