Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Bisa Ikut Pilkada, Djan Faridz Titipkan Kadernya ke KMP dan KIH

Kompas.com - 03/06/2015, 05:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, berencana menitipkan kadernya pada parpol lain jika partai yang dipimpinnya tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak tahap pertama Desember mendatang.

"Jika persoalan sengketa kepengurusan PPP ini tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu Juli ketika proses pendaftaran dilakukan dan kami dinyatakan tidak bisa ikut Pilkada, maka kami akan menitipkan kader kami yang jadi calon pada partai lain," kata Djan setelah Rapimnas I PPP di Gedung DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2015).

Dia menjelaskan, pihaknya mengaku juga ingin berusaha untuk mencapai inkracht dan islah. Namun jika kondisi tidak memungkinkan sampai waktu yang ditentukan, Djan mengatakan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memuluskan rencananya tersebut dengan tanpa syarat khusus.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk Pilkada serentak dan saya akan mengajukan kader-kader terbaik PPP ke Gerindra untuk berkoalisi, baik PPP ikut atau tidak. Koalisi ini juga tanpa syarat karena memang harus seperti itu sebagai sahabat," kata Djan.

Kendati demikian, Djan tidak menutup kemungkinan melakukan koalisi dengan partai selain Gerindra. Namun, dia menegaskan akan mengutamakan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Koalisi kami tidak hanya tertutup pada Gerindra namun bisa juga dengan Golkar, PAN, PKB, PDI-P dan lainnya, namun kami utamakan dengan partai dari KMP," ujarnya.

Terkait dengan keharusan adanya pengesahan Menkumham agar bisa ikut serta dalam Pilkada, Djan mengatakan bahwa dia telah melakukan berbagai upaya untuk bisa membuat PPP ikut serta dalam Pilkada. Salah satu upaya itu termasuk membangun hubungan dengan pihak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar pihaknya bisa dapat SK pengesahan dari Kemenkumham.

"Saya sudah hubungi beliau, dan telah membicarakan banyak syarat tapi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi yang pasti kami melakukan pendekatan hukum dengan dia meski syaratnya banyak yang dia ajukan," kata Djan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com