Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambil Tunjukkan Dokumen, JK Isyaratkan Islah Golkar Dilakukan Besok

Kompas.com - 29/05/2015, 17:56 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar mengisyaratkan bahwa islah kedua kubu Partai Golkar akan diresmikan pada Sabtu (30/5/2015) besok. Kedua kubu akan menandatangani kesepakatan islah.

"Besoklah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Ia tampak tersenyum penuh makna ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai kapan pertemuan dua kubu Partai Golkar berlangsung. Bukan hanya itu, Kalla juga menunjukkan sebuah dokumen dalam map plastik yang bergambar lambang Partai Golkar. Dokumen itu terdiri dari sejumlah lembaran kertas kuning muda yang memuat tulisan bertinta hitam.

Kendati demikian, Kalla tidak menjelaskan apakah dokumen yang ditunjukkannya itu merupakan draf kesepakatan islah atau bukan. Ia melenggang ke luar Kantor Wapres, meninggalkan rombongan wartawan yang masih penasaran.

Berdasarkan informasi di lingkungan Wapres, penandatanganan kesepakatan islah dua kubu Golkar akan berlangsung di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro Jakarta pada Sabtu sore.

Pagi tadi, Kalla menyampaikan bahwa proses islah Golkar diharapkan selesai dalam waktu yang sangat singkat. Sebelumnya, ia mengatakan, proses islah dua kubu Partai Golkar tinggal menunggu finalisasi untuk penandatanganan kesepakatan. Namun, Kalla tidak menjelaskan sejauh mana finalisasi tersebut dilakukan.

Mengenai adanya penolakan dari sejumlah kader untuk islah, Kalla menilai bahwa yang berhak mengambil keputusan adalah pimpinan dari kedua kelompok yang berseteru. Kedua pimpinan kubu, yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, sudah sepakat untuk islah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar kubu Musyawarah Nasional Bali, Idrus Marham, menyebutkan bahwa dua kelompok internal Golkar telah sepakat melakukan islah. Hal itu ditandai dengan pemberian paraf dalam draf kesepakatan yang dilakukan kedua kubu. Menurut Idrus, penandatanganan islah merupakan kesepakatan kedua pihak atas empat poin rekomendasi yang disampaikan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla.

Kedua pihak sepakat agar Partai Golkar dapat mengikuti pemilihan kepala daerah serentak dan mengedepankan kepentingan rakyat yang lebih besar dengan mengikuti pilkada serentak serta menyelesaikan persoalan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

Dalam poin rekomendasi yang disampaikan JK itu, kedua kubu sepakat untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar sehingga dapat dipastikan Golkar menjadi peserta pilkada. Masing-masing kubu sepakat membentuk tim yang akan menangani langkah persiapan pilkada, termasuk melakukan penjaringan calon kepala daerah.

Tim itu akan merumuskan kriteria untuk menjadi dasar pasangan calon yang diusung oleh partai. Pasangan calon akan mendapat persetujuan DPP Partai Golkar sesuai aturan yang berlaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com