"Ada yang perlu dikoreksi dalam cara penanganan perkara, baik secara lembaga atau individu. Ada kontribusi pimpinan KPK yang menyebabkan masalah. Misalnya, cara berkomunikasi yang bisa menyinggung pihak di luar KPK," ujar Johan, dalam talkshow Kompas Kampus, di Balairung, Universitas Indonesia, Kamis (28/5/2015).
Menurut Johan, cara berkomunikasi yang tidak baik dari para Pimpinan KPK hanya akan membuat hubungan antarlembaga semakin runcing. Misalnya, kata Johan, hubungan antara KPK dengan Polri, Kejaksaan, atau terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Johan mengatakan, bagaimana pun, KPK bekerja menggunakan dana anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, KPK juga melaksanakan tugas berdasarkan peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Untuk itu, sudah sewajarnya bagi KPK menjalin komunikasi yang baik dengan pihak di luar institusi.
"Maka ketika saya ditunjuk menjadi Plt Pimpinan KPK, saya datangi Polri, PPATK, Kejaksaan Agung, kemudian mengubah cara komunikasi kelembagaan. Kita dulu diundang DPR untuk rapat dengar pendapat saja tidak datang. Itu kan tidak bagus, meski ada anggota DPR yang benci sampai ubun-ubun sama KPK," kata Johan.
Johan mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini mulai bekerja agar mampu menilai kemampuan berkomunikasi calon-calon pimpinan KPK. Hal itu diharapkan dapat menghindari terjadinya hubungan yang tidak baik antara KPK dengan lembaga pemerintah lainnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.