Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Akui Cara Komunikasi Pimpinan KPK Pengaruhi Hubungan Antarlembaga

Kompas.com - 28/05/2015, 19:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengakui cara berkomunikasi para Pimpinan KPK periode sebelumnya berpengaruh terhadap permasalahan secara lembaga yang sedang dihadapi KPK saat ini. Menurut dia, penting bagi Pimpinan KPK untuk menjalin komunikasi, baik secara individu mau pun kelembagaan.

"Ada yang perlu dikoreksi dalam cara penanganan perkara, baik secara lembaga atau individu. Ada kontribusi pimpinan KPK yang menyebabkan masalah. Misalnya, cara berkomunikasi yang bisa menyinggung pihak di luar KPK," ujar Johan, dalam talkshow Kompas Kampus, di Balairung, Universitas Indonesia, Kamis (28/5/2015).

Menurut Johan, cara berkomunikasi yang tidak baik dari para Pimpinan KPK hanya akan membuat hubungan antarlembaga semakin runcing. Misalnya, kata Johan, hubungan antara KPK dengan Polri, Kejaksaan, atau terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Johan mengatakan, bagaimana pun, KPK bekerja menggunakan dana anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, KPK juga melaksanakan tugas berdasarkan peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Untuk itu, sudah sewajarnya bagi KPK menjalin komunikasi yang baik dengan pihak di luar institusi.

"Maka ketika saya ditunjuk menjadi Plt Pimpinan KPK, saya datangi Polri, PPATK, Kejaksaan Agung, kemudian mengubah cara komunikasi kelembagaan. Kita dulu diundang DPR untuk rapat dengar pendapat saja tidak datang. Itu kan tidak bagus, meski ada anggota DPR yang benci sampai ubun-ubun sama KPK," kata Johan.

Johan mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini mulai bekerja agar mampu menilai kemampuan berkomunikasi calon-calon pimpinan KPK. Hal itu diharapkan dapat menghindari terjadinya hubungan yang tidak baik antara KPK dengan lembaga pemerintah lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com