Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Resah, JK Minta Penyebar Isu Beras Plastik Diproses Hukum

Kompas.com - 27/05/2015, 19:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penyebar isu beras plastik harus diproses oleh kepolisian. Menurut Kalla, isu beras plastik telah meresahkan masyarakat.

"Siapa pun yang memberikan informasi yang meresahkan masyarakat tentu harus diperiksa karena ini memang meresahkan secara nasional kan, (jadi) harus diperiksa," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Dengan latar belakang pedagang sekalipun, Kalla menilai, penyebar isu yang meresahkan semacam itu tetap bisa diproses secara hukum. Kalla yakin, tidak ada beras mengandung plastik yang beredar di pasaran. (Baca: Ketakutan Kasus Beras Plastik, Masak Nasi Lembek lalu Lapor Polisi)

Menurut Kalla, beras plastik hanya istilah yang dimunculkan di tengah masyarakat. Istilah serupa pernah dimunculkan ketika masa Orde Baru. Saat itu, ada istilah beras tekad, yang merupakan singkatan dari ketela, kacang, dan djagung (jagung).

Di samping itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan pihak Laboratorium Forensik Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tidak ada unsur plastik dalam beras itu.

Mengenai hasil penelitian yang berbeda dari PT Sucofindo, Kalla menyebut bahwa mereka mungkin keliru.

"Sucofindo mungkin keliru karena enam laboratorium lainnya tidak," ujar dia.

Berdasarkan uji laboratorium Sucofindo, beras yang dijual di Pasar Tanah Merah, Kompleks Mutiara Gading Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terbukti positif mengandung senyawa kimia berbahaya yang biasa digunakan untuk pembuatan pipa dan kabel. Untuk itu, beras tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi.

Kepala Bagian Pengujian Laboratorium PT Sucofindo Adisam ZN mengungkapkan, dari hasil uji laboratorium, beras tersebut mengandung senyawa polyvinyl chloride atau PVC yang biasa digunakan sebagai material untuk pipa, kabel, dan lantai.

PVC adalah produk polimer plastik sintetis di urutan ketiga yang paling banyak diproduksi di dunia, setelah polyethylene dan polypropylene. (Baca: Uji Laboratorium Menyatakan Beras Sintetis Mengandung Senyawa Adiktif "Plasticizer")

Namun, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, hasil pemeriksaan Labfor Polri, BPOM, Kemendag, dan Kementan menunjukkan tidak ada unsur plastik dalam beras tersebut. (Baca: Kapolri: Hasil Tes Negatif, Tidak Ada Beras Plastik)

Lantaran ada hasil yang berbeda dengan pihak Sucofindo, kepolisian kemudian meminta sampel yang diuji oleh perusahaan tersebut. Hasilnya kembali negatif, dan beras itu dipastikan bukan beras plastik.

"Oleh karena itu, kami semua berkesimpulan bahwa beras yang diduga plastik ternyata tidak ada. Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak resah," ujar Badrodin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com