Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Jamin Raskin Bebas dari Beras Plastik

Kompas.com - 26/05/2015, 14:44 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan beras untuk warga miskin (raskin) aman dan tidak tercampur dengan beras plastik.

"Raskin yang ada di gudang Bulog posisinya saat ini aman. Tidak hanya aman stoknya sampai dengan lima setengah bulan ke depan, tapi juga aman dari sisi kemungkinan tercampur beras plastik," kata Mensos usai membuka sosialisasi program penangulangan kemiskinan di Jakarta, Selasa (26/5/2015), seperti dikutip Antara.

Mensos mengatakan, saat ini masih ditemukan beras yang masih tercampur jamur atau batu, tapi kondisi tersebut langsung dikomunikasikan dengan Bulog agar tidak didistrubusikan. (baca: Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Usut Beras Plastik)

"Saya sudah melakukan kunjungan di beberapa gudang divre dan subdivre Bulog. Bagi Kemensos sebagai pemegang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka kita sudah melakukan sidak ke beberapa gudang Bulog, pada posisi ini kita melihat rakin aman," tambah dia.

Menurut dia, Kemensos juga melakukan monitoring agar kualitas raskin tetap terjaga. Tim koordinasi raksin kabupaten/kota juga memastikan bahwa kualitas raskin layak dimakan. (Baca: Mentan: Beras Plastik Tidak Mungkin Menguntungkan)

"Kami sangat berterima kasih kalau masing-masing bupati/wali kota bisa mengecek sendiri ke subdivre sebelum distribusi raskin dilakukan. Kalau tidak layak makan, maka raskin itu akan dihanguskan oleh Bulog jangan sampai terdistribusikan," katanya.

Mensos menambahkan, yang terpenting adalah bupati/wali kota bisa segera mengeluarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) sehingga Bulog akan segera mengirim raksinnya pada awal Juni sehingga memasuki Ramadhan, persediaan beras masyarakat aman.

Begitu juga dengan awal Juli, SPA bisa segera dikeluarkan supaya memasuki Lebaran beras bagi masyarakat miskin juga terjamin.

"Jadi yang penting adalah ketepatan dan kecepatan SPA supaya distribusi raskin bisa diterimakan sampai ke titik bagi," kata Mensos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com